Saturday, May 06, 2006

Politea Partita

usiamu semakin dewasa wahai himapolku, telah banyak pembangkan engkau lahirkan.........
semoga engkau selalu mengahdirkan pembangkan yang kuat dan idealis...bukan pecundang !!!
jayalah himapolku
himapolmu.....
himapol kita.........

Buat para Alumni : hadirilah moment paling membahagiakan ini......tunjukkan kecintaanmu terhadap HIMAPOL yang pernah membesarkanmu !!
Buat para warga HIMAPOL : hiasilah Ia dengan senyum.........kedamaian......kreatifitas.......dan idealismemu.

Ultah HIMAPOL kita : Baruga AP. Pettarani UNHAS, 11 mei 2006
Pukul : 19.30 WITA s/d selesai

semoga moment paling indah ini bermakna bagi kita semua demi membangun sebuah kebersamaan.

Sunday, April 16, 2006

politea

Blog Politea

bangsa kita

Bangsaku, bangsamu, bangsa kita adalah bangsa meredaka, bangsa anti penindasan. sebuah hal yang memalukan jika kita mengakui hal tersebut namun masih menghalalkan penindasan yang terjadi di mana-mana.
Bangsa anti penindasan adalah bangsa yang senantiasa mengobarkan perlawanan dan tak pernah tunduk kepada siapapun yang menindasnya.

Media Australia Menghina SBY

Media Australia Menghina SBY

* Howard Mengecam, Namun Membiarkan

JAKARTA - Sebuah karikatur yang sangat melecehkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbit di surat kabar mingguan yang cukup laris di Australia. Pada edisi terbarunya kemarin, The Weekend Australian menerbitkan karikatur yang mengilustrasikan Presiden SBY bersama seorang warga Papua sebagai dua ekor anjing dalam pose yang sangat tidak sopan.
Pemerintah Indonesia menyatakan kecewa dan menyesalkan penerbitan karikatur tersebut. Namun, pemerintah Australia di bawah kepemimpinan John Howard, meskipun mengecam, menganggap penerbitan karikatur itu sebagai ekspresi kebebasan pers. Karena itu, mereka mengaku tidak bisa melakukan intervensi apa pun atas pemuatan karikatur SBY tersebut.

Juru Bicara Kepresidenan Dino Pati Djalal menyatakan, penerbitan kartun penghinaan kepada Presiden SBY itu berselera rendah dan menambah ketegangan dalam hubungan diplomatik kedua negara. Apalagi setelah muncul kasus pemberian visa oleh imigrasi Australia kepada 42 warga Papua. Kasus visa itu menyebabkan pemerintah marah sehingga menarik pulang Duta Besar RI di Canberra Teuku Mohammad Hamzah Thayep.

''Kami sangat menyesalkan penerbitan kartun yang sangat offensive dan seperti sampah itu,'' kata Dino kepada wartawan kemarin.
Dino mengatakan, pemerintah terkejut atas keputusan redaktur The Weekend Australian memuat gambar yang bisa memicu ketegangan baru dalam hubungan Indonesia-Australia. Namun, Dino yakin, penerbitan kartun tersebut tidak mencerminkan persepsi mayoritas rakyat Australia terhadap prospek hubungan dengan Indonesia. ''Saya yakin sekali bahwa sentimen yang terlukis dalam kartun itu sama sekali tidak mewakili rakyat Australia terhadap Indonesia,'' ujarnya.

Dia menceritakan, Duta Besar Australia di Jakarta Bill Farmer telah menginformasikan ke Deplu bahwa Menlu Alexander Downer telah menyatakan ketidaksetujuan pemerintahnya atas karikatur itu.
Apa langkah yang akan diambil pemerintah? ''Sementara masih pada tahap ini. Kita belum memutuskan langkah-langkah selanjutnya,'' tutur Dino.

Karikatur SBY di The Weekend Australian itu memang menyulut emosi. Hasil karya kartunis ternama Bill Leak tersebut memang sengaja dilakukan untuk membalas kartun di salah satu harian di Jakarta yang dinilai melecehkan Perdana Menteri John Howard dan Menlu Alexander Downer. ''Saya pikir warga Indonesia sudah bisa memahami kartikatur seperti ini,'' kata Leak dalam jawaban tertulisnya kepada sebuah televisi swasta nasional.

Bagaimana sikap Australia atas pemuatan karikatur yang melecehkan SBY itu? ''Pemerintah Australia tidak bisa menyetujui karikatur itu dengan alasan apa pun,'' kata Menlu Alexander Downer.
Sebelumnya, Downer mengatakan bahwa pers di Indonesia dan Australia bebas memublikasikan apa pun tanpa ada intervensi dari pemerintah.

''Dengan tetap menjaga kebebasan pers ini, saya percaya bahwa redaktur memiliki tanggung jawab dan sadar akan konsekuensi dari apa yang mereka muat,'' ujarnya.

"Secara pribadi, saya menilai kartun (Presiden SBY, Red) ini tidak pantas dan menyinggung. Juga tidak ada keuntungan apa pun dengan dimuatnya karikatur ini,'' tambahnya.

* Reaksi DPR

Pemuatan kartun yang menghina Presiden SBY di The Weekend Australian ditanggapi anggota Komisi I DPR Djoko Susilo. Menurut Djoko, karikatur tersebut sengaja dimunculkan untuk memancing emosi rakyat Indonesia.

Hal itu diungkapkan Djoko kepada wartawan di sela-sela seminar yang digelar PAN (Partai Amanat Nasional) Jatim kemarin. ''Australia sangat provokatif,'' ujarnya.

Politikus yang mantan wartawan itu mengatakan, kalangan DPR sangat menyesalkan hal tersebut. Termasuk terhadap travel warning yang dirilis Australia dan Amerika Serikat dua hari lalu.

"Kalau mereka bilang besok (hari ini, Red) akan ada serangan teror di Indonesia, apa namanya kalau bukan provokasi itu,'' katanya dengan nada meninggi. Menurut alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut, seharusnya pemerintah Indonesia bersikap lebih tegas terhadap kebijakan dua negara itu.

"Kita ini negara besar, wilayahnya sangat luas, jangan bersikap setengah-setengah terhadap pancingan-pancingan seperti ini,'' ujarnya.
Menurut Djoko, jika di Australia terjadi puluhan pembunuhan dalam sehari, RI tidak pernah membuat travel warning apa pun. Namun, jika ada satu petasan saja meledak di Poso, Australia kelabakan.

"Mereka (AS dan Australia, Red) sedang dilanda kepanikan massal,'' tambahnya. Menurut Djoko, jika ada ancaman, seharusnya tidak diumbar secara berlebihan.

''Aparat kita kan juga sudah terlatih. Kalau diumumkan secara terbuka kepada dunia seperti itu, akan mengesankan bahwa Indonesia sangat tidak aman,'' ujarnya. Jika terjadi krisis diplomatik berkelanjutan, Djoko mewanti-wanti agar pemerintah bersikap satu suara.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar juga menilai tindakan Australia keterlaluan. ''Sejak awal kita sudah curiga mereka punya hidden agenda di Indonesia," katanya.

Ditemui wartawan dalam acara PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Muhaimin meminta Departemen Luar Negeri bersikap lebih berani. Alumnus Sosiatri UGM itu juga meminta pemerintah Indonesia membuat perhitungan khusus dan cermat dalam merespons kasus tersebut. ''Saya kira perlu dibentuk tim khusus yang difasilitasi Deplu dan Dephan untuk mengantisipasi perkembangan lebih lanjut,'' ujarnya.

BERTANYA TENTANG BANGSA

SEBUAH REFLEKSI ATAS WACANA INTEGRASI INDONESIA

Oleh: Wiratmadinata
Oleh : Wiratmadinata (Jurnalis, Aktivis HAM, Seniman
sekarang Deputi Direktur Forum LSM Aceh)

Marilah kita bertanya; mengapa kita berbangsa dan bernegara? Mengapa bangsa-bangsa dan negara-negara lahir, lalu tumbuh? Ada yang bisa terus bertahan dan sebagian yang lainnya hancur. Ada yang masih berproses dan bergelut dalam dinamika nasionalisme versus indigeneousity, mulai dari Aceh, Filipina, Irlandia, Quebec, Asia Tengah, Afrika dan berbagai belahan dunia lainnya. Ternyata, wacana tentang bangsa, nasionalisme, juga persatuan dan kesatuan senantiasa bergerak dalam wilayah tesis, hipotesis dan antitesis yang tak pernah selesai.

Persatuan bangsa-bangsa dalam wadah Amerika Serikat hingga kini telah bertahan hampir tiga ratus tahun lamanya. Tapi persatuan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tengah dan Rusia yang pernah berupaya menjadi bangsa besar dalam wadah Uni Soviet, hancur berkeping-keping di awal tahun 90-an, dalam umur yang tak sampai seratus tahun. Saat ini, bangsa-bangsa Eropa sedang dalam proses menjadi Eropa Raya dalam wadah Uni Eropa. Di tempat lain, bangsa-bangsa Asia Tenggara mencoba merekonstruksi dirinya dalam wadah yang disebut ASEAN, dan demikian juga di berbagai kawasan regional lainnya.

Ditengah kecenderungan untuk terus membentuk diri semakin besar itu, John Naisbit dalam bukunya yang terbit di awal 90-an, Global Paradox, mengingatkan kepada kita bahwa pada saatnya bangsa-bangsa, dan negara-negara akan berada dalam satu sistim baru bernama globalisasi. Tesis yang paling penting dari Naisbit adalah; semakin global dunia maka akan semakin lokalistik pula manusianya. Semakin global dunia maka manusia akan cenderung mencari kembali jati dirinya yang asli. Kulturnya yang sejati, mulai dari bahasanya, tradisinya, silsilahnya dan moralitas-moralitasnya. Dalam gerakan kebudayaan, kondisi ini mendorong lahirnya aliran pemikiran post-modernisme dan dekonstruksi.

Apa yang dikatakan Naisbit, sebenarnya tidak jauh dari filosofi pertanyaan, untuk apa kita berbangsa dan bernegara, pada suatu masa di mana setiap individu telah menjadi bagian dari dunia global. Secara tidak langsung ia menanyakan, bagaimanakah sebuah negara dan bangsa menempatkan dirinya dalam konteks global. Dimanakah relevansi kelompok-kelompok atau entitas, bangsa-bangsa, suku-suku, negara-negara dan komuntas lainnya di atas bumi dalam dunia global. Kalau lebih dipersempit, apakah makna nasionalisme, persatuan suku-bangsa dalam konteks jaman modern ini?

Menjadi atau tidak menjadi Indonesia

Untuk itu, marilah kita kembali ke Indonesia, dan masuk lagi lebih dalam ke Aceh, yang kini bernama resmi Nanggroe Aceh Darussalam. Merujuk pada pertanyaan di atas. Untuk apakah, suku-suku bangsa yang ada di wilayah Nusantara, mulai dari Aceh hingga Papua membentuk diri menjadi sebuah bangsa bernama Indonesia, dan membentuk negara bernama Republik Indonesia. Siapakah yang menentukan bahwa Indonesia itu adalah Aceh, Batak, Minang, Betawi, Jawa, Bugis, Ambon, Papua dan seterusnya….? Siapakah yang menentukan bahwa wilayah Indonesia itu adalah dari Sabang sampai Merauke, dan seterusnya…?

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) seorang pemikir negara abad 17 mencoba menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan di atas dalam suatu formulasi pembentukan negara dalam konsepnya yang terkenal, Kontrak Sosial (Du Contract social ou principes du droit politique) yang di buat pada 1762. Rousseau milihat hubungan individu dengan negara haruslah didasari pada sebuah kesepakatan untuk bernegara sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan bersama.

Dalam uraiannya, Rousseau menekankan pentingnya istilah volente generale (kehendak umum) yang merupakan cikal bakal lahirnya masyarakat sipil. Sebuah negara haruslah didasarkan pada kesepakatan umum yang jika dilanggar akan mengakibatkan ketidakadilan. Konsep ketidakadilan, dengan sendirinya membubarkan kesepakatan umum dan juga kontrak sosial. Gagasan Rousseau tentang kohendak umum sebagai dasar terbentuknya negara juga didukung oleh Emmanuel Kant pemikir Inggris abad 17 (1725-1804).

Artinya kesepakatan umum dan kontrak sosial merupakan dasar yang diambil bersama oleh orang-orang Aceh, Batak, Minang, Betawi, Jawa, Bugis, Ambon, Papua dan seterusnya itu yang menentukan mereka menjadi Indonesia atau bukan. Kontrak sosial dan volente generale itulah yang seharusnya menentukan kesepakatan “hidup bersama” itu, baik secara bentuk, maupun model. Misalnya saja, pada waktu Indonesia masih bernama Republik Indonesia Serikat, pada saat itu kebanyakan wilayah suku-bangsa tidak disebut propinsi, tetapi disebut sebagai “negara” bagian, jadi Indonesia waktu itu bersepakat menjadi kumpulan negara-negara dari berbagai suku bangsa, dan kemudian berubah lagi menjadi propinsi-propinsi di sebuah negara bernama Indonesia. Sejarah ini, mengajarkan kepada kita betapa relatifnya kesepakatan itu.

Konsekuensinya, berakhirnya kesepakatan, atau terlanggarnya kontrak sosial akan berakibat pada lahirnya ketidakadilan, dan ketidakadilan akan menjadi faktor penting terhadap terjadinya apa yang disebut dengan dis-integrasi. Dengan kata lain, integrasi dimulai dari kontrak sosial dan kesepakatan bersama, sementara dis-integrasi dimulai dari saat dilanggarnya kontrak sosial dan kehendak hidup bersama itu. Artinya kontrak sosial juga bersifat terbuka dan relatif. Dia dengan sendirinya akan kehilangan legitimasi, apabila kehendak bersama yang telah disepakati, secara sadar atau tidak, secara rela atau terpaksa memang sudah tidak ada lagi.

Lalu apakah sebenarnya yang menjadi inti kehendak bersama dalam suatu negara yang menjadi tujuan dan sekaligus muatan kontrak sosial yang harus dijadikan jaminan bakal diwujudkannya keadilan? Ada banyak teori negara yang bisa menjelaskan ini, tetapi setidaknya hal itu bisa dilihat dari konsep yang diajukan Rousseau, bahwa kehendak umum atau kehendak bersama bertalian dengan prinsip-prinsip yang merupakan dasar kehidupan demokratis, yaitu;

- Rakyat adalah berdaulat; yakni merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Karena prinsip ini, demokrasi berarti bahwa rakyat memerintah dirinya sendiri. Rakyat adalah sekaligus atasan dan bawahan (Prinsip-prinsip demokrasi).

- Dalam negara tiap-tiap orang harus dihormati menurut martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu hak untuk bereksistensi setiap orang harus dijamin. Kepada orang jahat pun hak ini harus diberikan. (Hak Asasi Manusia)

- Tiap-tiap warganegara berhak untuk ikut membangun hidup bersama dalam negara, yaitu mempunyai hak publik. Semua usaha untuk mengucilkan seorang atau sekelompok orang dari kehidupan masyarakat harus ditolak. Hak-hak publik manusia hanya dapat dihilangkan, apabila norma-norma kehidupan masyarakat dilanggar olehnya. (Jaminan Hukum dan Ekonomi).

Konsep ini menjelaskan kepada kita, bahwa selain soal keadilan, hilangnya prinsip-prinsip demokrasi dalam sebuah negara, juga bakal menjadi ancaman bagi integrasi sebuah bangsa atau negara. Demikian juga soal-soal yang berhubungan dengan jaminan hak-hak asasi manusia serta jaminan atas kehidupan ekonomi dan jaminan hukum yang adil dan tidak memihak. Dari sini juga jelas bahwa kontrak sosial mensyaratkan adanya jaminan HAM, jaminan hukum, jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta berjalannya prinsip-prinsip demokrasi. Secara umum, kesepakatan membentuk negara bertumpu pada prinsip-prinsip, keadilan, kesejahteraan, perdamaian dan kebersamaan.

Hal ini bisa dilihat dari konsep yang ditawarkan Christian Wolff (1679-1754), bahwa kebutuhan individu terhadap negara lebih ditentukan oleh faktor-faktor;

1. Supaya hal-hal yang diperlukan untuk suatu hidup bahagia (vitae sufficientia) diperoleh; yakni, melalui produksi barang dan jasa.

2. Supaya ketenteraman dalam hidup bersama (tranquilitas civitatis) bisa diwujudkan.

3. Supaya keamanan dan kedamaian dalam negara (securitas) bisa dipertahankan.

Kesimpulannya, negara dibutuhkan untuk menjamin suatu hidup bahagia, tenteram dan damai. Hidup semacam ini, oleh Wolff disamakan dengan makna kesejahteraan umum. Artinya, selain keadilan, jaminan hukum, jaminan HAM, kesejahteraan sosial ekonomi dan lain-lain, harus disempurnakan dengan adanya ketenangan, kebahagiaan dan jaminan atas semua itu.

Pertanyaannya; apakah muatan kontrak sosial Aceh-Indonesia, atau Papua-Indonesia, Jawa-Indonesia, Batak-Indonesia dan seterusnya itu, telah setidaknya memenuhi konsep-konsep dasar yang dibutuhkan bagi adanya suatu kesepatakan bersama itu? Atau adakah prinsip-prinsip dasar dari kontrak sosial seperti tersebut di atas telah dilanggar atau tidak, telah dipenuhi atau tidak? Lalu, adakah jaminan atas semua itu telah dimiliki dalam pelaksanaan bernegara. Jawaban atas semua itulah yang akan menentukan nilai dan masa depan dari sebuah harapan integrasi yang utuh. Sebuah integrasi yang tidak datang dari kekuasaan senjata atau rezim, tetapi integrasi yang lahir dari kesadaran bersama, kebutuhan bersama, cita-cita yang sama, dan kepentingan yang sama.

Lalu dimanakah posisi rakyat sebenarnya? Dewasa ini peran langsung rakyat banyak dilakukan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam bahasa asing disebut NGO (Non Governmental Organization). NGO dianggap sebagai model yang jauh lebih kecil dari deviasi atau polarisasi mandat rakyat. Dibanding lembaga semacam partai politik, NGO atau LSM adalah representasi kelompok masyarakat yang ingin menegaskan kedaulatannya sebagai kumpulan individu. LSM adalah simpul-simpul kesadaran dari masyarakat untuk tidak hanya menyerahkan nasibnya pada kontrak yang secara kodrati tidak selalu bisa dipenuhi oleh negara. Sejarah keberdayaan masyarakat dan perannya dalam perubahan sosial, integrasi dan dis-integrasi bangsa dapat pula dilihat dari fenomena Revolusi Perancis, abad-17, yang diikuti dengan rennaisance. Substansi dari revolusi ini adalah: egalite (non-diskriminasi), liberte (kebebasan berpendapat) und fraternite (solidaritas sosial).

John Locke (1632-1704) dengan sangat ekstrim mengatakan, kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan pemerintah negara untuk membentuk undang-undang. Tetapi tujuannya sebenarnya adalah untuk menegaskan bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat melalui volente general yang banyak diartikan sebagai pemilihan umum. Tetapi kita tidak bisa lupa, titik jenuh dari proses ini akan kembali pada gerakan rakyat, artinya fungsi legislatif pun akan segera berakhir dan kembali kepada pemiliknya semula, yaitu rakyat, apabila tidak bisa menjalankan kontrak sosial secara konsisten. Disanalah peran LSM, yakni memastikan bahwa rakyat memiliki kedaulatannya lewat peran-peran sosial politik yang dilakukannya.

Kesimpulan

Dengan demikian, integrasi atau disintegrasi sebenarnya ditentukan oleh proses timbal balik, pola hubungan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dengan negara yang diberi mandat melaksanakan kedaulatan. Sayangnya, sudut pandang yang dikembangkan pemerintah selama ini selalu menempatkan sikap “kritis” dan “cerdas” dari rakyat, terutama LSM sebagai oposan pemerintah. Sementara dalam proses pemerintahan, rakyat hanya ditempatkan sebagai objek yang harus selalu menerima “tafsir kebenaran” tunggal dari negara. Akibatnya, struktur negara bersifat dominan dan mengabaikan substansi dari pertanyaan “Untuk apa kita bernegara?”

Ringkasan:

1. Konstruksi filosofis negara adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat melalui “kontrak sosial” yang diwujudkan dalam pemilihan umum atau volente generale.

2. Kontrak sosial akan berakhir, apabila isi dari kesepakatan bersama yang berintikan pada asas keadilan, perdamaian dan kesejahteraan tidak bisa dilaksanakan oleh negara.

3. Integrasi atau dis-integrasi sangat ditentukan oleh kemampuan negara menjaga isi kontrak sosial dan kesepakatan bersama.

4. Kesepakatan bersama untuk hidup bernegara tidak bisa datang dari kekuasaan, tetapi dari kesadaran rakyat yang berharap akan keadilan, kesejahteraan dan perdamaian.

5. Kontrak sosial harus selalu diidentifikasi kembali secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

6. Rakyat, LSM atau lembaga apapun tidak akan mampu melakukan dis-integrasi bangsa. Yang mampu melakukan disintegrasi adalah ketidakadilan, diskriminasi, kemiskinan, dan penindasan, karena disanalah substansi masalahnya.

7. Program-program dengan tujuan mempertahankan integrasi bangsa akan gagal, apabila platformnya tidak sejalan dengan prinsip penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM).

8. Integrasi bangsa tidak bisa dibangun melalui dogma, doktrin apalagi penindasan, melainkan lewat proses-proses partisipasi publik, negosiasi dan rekonstruksi kontrak sosial, sesuai kebutuhan jaman, dan redefinisi kesepakatan bersama atau volente generale agar relevansi “hidup bersama” itu selalu segar dan up-to date.

filsafat

INI ITU FILSAFAT

Kata-kata "filsafat", "filosofi", "filosofis", "filsuf", "falsafi" bertebaran di sekeliling kita. Apakah pemakaiannya dalam kalimat-kalimat sudah tepat atau sesuai dengan arti yang dimilikinya, kita acapkali tidak merisaukan hal itu, mungkin karena kita sendiri juga kurang paham dan belum berkesempatan memeriksa beberapa literatur atau pun bertanya kepada mereka yang berkompeten menjelaskan hal itu. Sementara itu, kita mengerti bahwa beberapa peristilahan ada karena memiliki latar belakang yang unik.

Suatu peristilahan perlu dipahami konteks-nya untuk memperoleh kejelasan maknanya, baik itu konteks sosial, budaya bahkan politik. Karena suatu peristilahan pada hakikatnya adalah melukiskan atau pun mewakili suatu konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dari yang dilukiskan atau diwakilinya. Submenu Terminologi memperlihatkan bagaimana istilah-istilah yang disebutkan tadi bisa digunakan. Dalam bagian ini juga dapat diperoleh uraian lebih lanjut mengenai relasi antara filsafat, ilmu dan agama; hal yang tak jarang menjadi bahan persoalan.

Pada subemenu Sejarah, kita akan melihat ringkasan sejarah filsafat Timur dan Barat. Kita akan berjumpa dengan pergulatan jaman dengan para pemikir, filsuf dan masyarakatnya. Kita mulai dengan mengenal sejumlah nama-nama : jaman atau periode apa ia disebut, siapa-siapa filsuf yang berpengaruh, pemikiran atau filsafat apa yang berkembang, dan seterusnya. Uraian yang lebih komprehensif tentang nama-nama ini justru terdapat dalam pembahasan berikutnya, seperti dalam Aliran, Cabang, dan Filsuf, Hidup dan Karyanya serta Filsafat Hari Ini; sambil nama-nama itu sesekali diuraikan dengan turut menampilkan semangat jamannya.

Last but not least, filsafat terbagi dalam beberapa cabang dan aliran. Kita akan mengetahuinya melalui submenu Cabang dan Aliran yang memang dikhususkan untuk pembahasan itu. TERMINOLOGI

Filsafat

Memberikan rumusan yang pasti tentang apa yang termuat dalam kata "filsafat" adalah suatu pekerjaan yang terlalu berani dan sombong! Saya ingin mulai dari sini. Memang, para peminat filsafat, kita sulit mendefinisikan kata yang satu ini. Bahkan para filsuf (ahli filsafat) pun mengakuinya. Apa yang membuatnya demikian adalah oleh karena terdapatnya beragam-ragam paham, metode dan tujuan, yang dianut, ditempuh dan dituju oleh masing-masing filsuf. Namun, sebuah pengertian awal mesti diberikan; maksudnya sebagai kompas agar kita tidak tersesat arah di dalam perjalanan memahami filsafat. Mengingat maksud ini, maka pengertian tersebut haruslah bersifat dapat dipahami sebanyak-banyak orang, sehingga dapat dijadikan tempat berpijak bersama.

Baiklah kita menilik dahulu kata "filsafat" ini dari akar katanya, dari mana kata ini datang. Kata "filsafat" berasal dari bahasa Yunani, philosophia: philein artinya cinta, mencintai, philos pecinta, sophia kebijaksanaan atau hikmat. Jadi filsafat artinya "cinta akan kebijaksanaan". Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati. Demikian arti filsafat pada mulanya.

Dari arti di atas, kita kemudian dapat mengerti filsafat secara umum. Filsafat adalah suatu ilmu, meskipun bukan ilmu vak biasa, yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Bolehlah filsafat disebut sebagai: suatu usaha untuk berpikir yang radikal dan menyeluruh, suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Hal yang membawa usahanya itu kepada suatu kesimpulan universal dari kenyataan partikular atau khusus, dari hal yang tersederhana sampai yang terkompleks. Filsafat, "Ilmu tentang hakikat". Di sinilah kita memahami perbedaan mendasar antara "filsafat" dan "ilmu (spesial)" atau "sains". Ilmu membatasi wilayahnya sejauh alam yang dapat dialami, dapat diindera, atau alam empiris. Ilmu menghadapi soalnya dengan pertanyaan "bagaimana" dan "apa sebabnya". Filsafat mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai makna, kebenaran, dan hubungan logis di antara ide-ide dasar (keyakinan, asumsi dan konsep) yang tidak dapat dipecahkan dengan ilmu empiris. Philosophy: Inquiry into the nature of things based on logical reasoning rather than empirical methods (The Grolier Int. Dict.). Filsafat meninjau dengan pertanyaan "apa itu", "dari mana" dan "ke mana". Di sini orang tidak mencari pengetahuan sebab dan akibat dari suatu masalah, seperti yang diselidiki ilmu, melainkan orang mencari tahu tentang apa yang sebenarnya pada barang atau masalah itu, dari mana terjadinya dan ke mana tujuannya. Maka, jika para filsuf ditanyai, "Mengapa A percaya akan Allah", mereka tidak akan menjawab, "Karena A telah dikondisikan oleh pendidikan di sekolahnya untuk percaya kepada Allah," atau "Karena A kebetulan sedang gelisah, dan ide tentang suatu figur bapak membuatnya tenteram." Dalam hal ini, para filsuf tidak berurusan dengan sebab-sebab, melainkan dengan dasar-dasar yang mendukung atau menyangkal pendapat tentang keberadaan Allah. Tugas filsafat menurut Sokrates (470-399 S.M.) bukan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam kehidupan, melainkan mempersoalkan jawaban yang diberikan.

Sampai dengan kedua pengertian di atas, marilah kita simak apa kata Kattsoff (1963) di dalam bukunya Elements of Philosophy untuk melengkapi pengertian kita tentang "filsafat":

  • Filsafat adalah berpikir secara kritis.
  • Filsafat adalah berpikir dalam bentuk sistematis.
  • Filsafat harus menghasilkan sesuatu yang runtut.
  • Filsafat adalah berpikir secara rasional.
  • Filsafat harus bersifat komprehensif.

Kemudian Windelband, seperti dikutip Hatta dalam pendahuluan Alam Pikiran Yunani, "Filsafat sifatnya merentang pikiran sampai sejauh-jauhnya tentang suatu keadaan atau hal yang nyata." Berikutnya...

ERMINOLOGI

Ilustrasi Franz von MagnisDemikian kata Magnis, "Filsafat sebagai usaha tertib, metodis, yang dipertanggungjawabkan secara intelektual untuk melakukan apa yang sebetulnya diharapkan dari setiap orang yang tidak hanya mau membebek saja, yang tidak hanya mau menelan mentah-mentah apa yang sudah dikunyah sebelumnya oleh pihak-pihak lain. Yaitu untuk mengerti, memahami, mengartikan, menilai, mengkritik data-data dan fakta-fakta yang dihasilkan dalam pengalaman sehari-hari dan melalui ilmu-ilmu. Filsafat sebagai latihan untuk belajar mengambil sikap, mengukur bobot dari segala macam pandangan yang dari pelbagai penjuru ditawarkan kepada kita. Kalau kita disuruh membangun masyarakat, filsafat akan membuka implikasi suatu pembangunan yang misalnya hanya mementingkan kerohanian sebagai ideologi karena manusia itu memang bukan hanya rohani saja. Atau, kalau pembangunan hanya material dan hanya mengenai prasarana-prasarana fisik saja, filsafat akan bertanya sejauh mana pembangunan itu akan menambah harapan manusia kongkrit dalam masyarakat untuk merasa bahagia. Dan kalau pelbagai otoritas dalam masyarakat mau mewajibkan sesuatu kepada kita, filsafat dapat membantu kita dalam mengambil sikap yang dewasa dengan mempersoalkan hak dan batas mereka untuk mewajibkan sesuatu. Terhadap ideologi kemajuan akan dipersoalkan apa arti maju bagi manusia. Atau orang yang mau mengekang kebebasan kita atas nama Tuhan yang Mahaesa, filsafat akan menarik perhatian kita pada fakta bahwa yang mau mengekang itu hanyalah manusia saja yang mengatasnamakan Tuhan, dan bahwa Tuhan tidak pernah identik dengan suara manusia begitu saja. Dan kalau suatu rezim fanatik mau membawahkan segala nilai pada kemegahan negara saja, filsafat dapat saja menunjuk pada seorang filsuf yang dua ribu tahun yang lalu telah berpikir ke arah itu, yaitu Plato, dan bagaimana dia dilawan oleh seorang filsuf lain jaman itu, Aristoteles" (Franz Magnis-Suseno, Berfilsafat Dari Konteks, Jakarta, Gramedia, 1999).

Untuk menutup pemahaman awal kita mengenai terminologi "filsafat", baiklah dicatat nuansa perbedaan arti "filsafat" dengan istilah-istilah yang hampir serupa dengan ini, yakni "falsafah", "falsafi" atau "filsafati", "berpikir filosofis" dan "mempunyai filsafat hidup" yang sering kita dengar, kita baca, atau bahkan mungkin kita pakai dalam hidup keseharian kita. "Falsafah" itu tidak lain filsafat itu sendiri. "Falsafi" atau "filsafati" artinya: "bersifat sesuai dengan kaidah-kaidah filsafat". "Berpikir filosofis", sesungguhnya begini: berpikir dengan dasar cinta akan kebijaksanaan. Bijaksana adalah sifat manusia yang muncul sebagai hasil dari usahanya untuk berpikir benar dan berkehendak baik. Berpikir benar saja ternyata belum mencukupi. Dapat saja orang berpikir bahwa memfitnah adalah tindakan yang jahat. Tetapi dapat pula ia tetap memfitnah karena meskipun diketahuinya itu jahat, namun ia tidak menghendaki untuk tidak melakukannya. Cara berpikir yang filosofis adalah berusaha untuk mewujudkan gabungan antara keduanya, berpikir benar dan berkehendak baik. Sedangkan, "mempunyai filsafat hidup" mempunyai pengertian yang lain sama sekali dengan pengertian "filsafat" yang pertama. Ia bisa diartikan mempunyai suatu pandangan, seperangkat pedoman hidup atau nilai-nilai tertentu. Misalnya, seseorang mungkin mempunyai filsafat bahwa "tujuan menghalalkan cara".

Sekarang kita melangkah untuk melihat lebih dekat tentang hubungan antara filsafat, ilmu dan agama. Masalah tentang hubungan antara ketiganya adalah suatu masalah yang sering dipersoalkan. Ada yang menyatakan pendapat bahwa filsafat hendak menyaingi sains dan agama, demikian pula sebaliknya. Akhirnya, terjadi saling curiga mencurigai antara ketiganya, yang tak jarang merugikan bagi kepentingan pencarian akan kebenaran itu sendiri.

Relasi Filsafat, Ilmu dan Agama

Sudah diuraikan di atas bahwa yang dicari oleh filsafat adalah kebenaran. Demikian pula ilmu. Agama juga mengajarkan kebenaran. Kebenaran dalam filsafat dan ilmu adalah "kebenaran akal", sedangkan kebenaran menurut agama adalah "kebenaran wahyu". Kita tidak akan berusaha mencari mana yang benar atau lebih benar di antara keduanya, akan tetapi kita akan melihat apakah keduanya dapat hidup berdampingan secara damai, Berikutnya...

TERMINOLOGI

... secara damai, apakah keduanya dapat bekerjasama atau bahkan saling bermusuhan satu sama lain. Meskipun filsafat dan ilmu mencari kebenaran dengan akal, hasil yang diperoleh baik oleh filsafat maupun ilmu juga bermacam-macam. Hal ini dapat dilihat pada aliran yang berbeda-beda, baik di dalam filsafat maupun di dalam ilmu. Demikian pula terdapat bermacam-macam agama yang masing-masing mengajarkan kebenaran. Bagaimana mencari hubungan antara ilmu, filsafat dan agama akan diperlihatkan sebagai berikut:

Perhatikan ilustrasi ini. Jika seseorang melihat sesuatu kemudian mengatakan tentang sesuatu tersebut, dikatakan ia telah mempunyai pengetahuan mengenai sesuatu. Pengetahuan adalah sesuatu yang tergambar di dalam pikiran kita. Misalnya, ia melihat manusia, kemudian mengatakan itu adalah manusia. Ini berarti ia telah mempunyai pengetahuan tentang manusia. Jika ia meneruskan bertanya lebih lanjut mengenai pengetahuan tentang manusia, misalnya: dari mana asalnya, bagaimana susunannya, ke mana tujuannya, dan sebagainya, akan diperoleh jawaban yang lebih terperinci mengenai manusia tersebut. Jika titik beratnya ditekankan kepada susunan tubuh manusia, jawabannya akan berupa ilmu tentang manusia dilihat dari susunan tubuhnya atau antropologi fisik. Jika ditekankan pada hasil karya manusia atau kebudayaannnya, jawabannya akan berupa ilmu manusia dilihat dari kebudayaannya atau antropologi budaya. Jika ditekankan pada hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, jawabannya akan berupa ilmu manusia dilihat dari hubungan sosialnya atau antropologi sosial.

Dari contoh di atas nampak bahwa pengetahuan yang telah disusun atau disistematisasi lebih lanjut dan telah dibuktikan serta diakui kebenarannya adalah ilmu. Dalam hal di atas, ilmu tentang manusia.

Selanjutnya, jika seseorang masih bertanya terus mengenai apa manusia itu atau apa hakikat manusia itu, maka jawabannya akan berupa suatu "filsafat". Dalam hal ini yang dikemukakan bukan lagi susunan tubuhnya, kebudayaannya dan hubungannya dengan sesama manusia, akan tetapi hakikat manusia yang ada di balik tubuh, kebudayaan dan hubungan tadi. Alm. Anton Bakker, dosen Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada menggunakan istilah "antropologi metafisik" untuk memberi nama kepada macam filsafat ini. Jawaban yang dikemukan bermacam-macam antara lain:

  • Monisme, yang berpendapat manusia terdiri dari satu asas. Jenis asas ini juga bermacam-macam, misalnya jiwa, materi, atom, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan aliran spiritualisme, materialisme, atomisme.
  • Dualisme, yang mengajarkan bahwa manusia terdiri atas dua asas yang masing-masing tidak berhubungan satu sama lain, misalnya jiwa-raga. Antara jiwa dan raga tidak terdapat hubungan.
  • Triadisme, yang mengajarkan bahwa manusia terdiri atas tiga asas, misalnya badan, jiwa dan roh.
  • Pluralisme, yang mengajarkan bahwa manusia terdiri dari banyak asas, misalnya api, udara, air dan tanah.

Di samping itu, ada beberapa pernyataan mengenai manusia yang dapat digolongkan sebagai bernilai filsafati. Misalnya:

  • Aristoteles:
    • Manusia adalah animal rationale.
      Karena, menurutnya, ada tahap perkembangan: Benda mati -> tumbuhan -> binatang -> manusia
      • Tumbuhan = benda mati + hidup ----> tumbuhan memiliki jiwa hidup
      • Binatang = benda mati + hidup + perasaan ----> binatang memiliki jiwa perasaan
      • Manusia = benda mati + hidup + akal ----> manusia memiliki jiwa rasional
    • Manusia adalah zoon poolitikon, makhluk sosial.
    • Manusia adalah "makhluk hylemorfik", terdiri atas materi dan bentuk-bentuk. Berikutnya...

ERMINOLOGI

  • Ernest Cassirer: manusia adalah animal simbolikum Manusia ialah binatang yang mengenal simbol, misalnya adat-istiadat, kepercayaan, bahasa. Inilah kelebihan manusia jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Itulah sebabnya manusia dapat mengembangkan dirinya jauh lebih hebat daripada binatang yang hanya mengenal tanda dan bukan simbol.

Demikianlah disebutkan beberapa contoh mengenai bentuk jawaban yang berupa filsafat. Dari contoh tersebut, filsafat adalah pendalaman lebih lanjut dari ilmu (Hasil pengkajian filsafat selanjutnya menjadi dasar bagi eksistensi ilmu). Di sinilah batas kemampuan akal manusia. Dengan akalnya ia tidak akan dapat menjawab pertanyaan yang lebih dalam lagi mengenai manusia. Dengan akalnya, manusia hanya mampu memberi jawaban dalam batas-batas tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Immanuel Kant dalam Kritiknya terhadap rasio yang murni, yaitu manusia hanya dapat mengenal fenomena belaka, sedang bagaimana nomena-nya ia tidak tahu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang dapat menjawab pertanyaan lebih lanjut mengenai manusia adalah agama; misalnya, tentang pengalaman apa yang akan dijalani setelah seseorang meninggal dunia. Jadi, sesungguhnya filsafat tidak hendak menyaingi agama. Filsafat tidak hendak menambahkan suatu kepercayaan baru. Bertrand Russel mencatat August Comte pernah mencobanya, namun ia gagal. "Dan ia patut bernasib demikian," demikian Russel.

Selanjutnya, filsafat dan ilmu juga dapat mempunyai hubungan yang baik dengan agama. Filsafat dan ilmu dapat membantu menyampaikan lebih lanjut ajaran agama kepada manusia. Filsafat membantu agama dalam mengartikan (menginterpretasikan) teks-teks sucinya. Filsafat membantu dalam memastikan arti objektif tulisan wahyu. Filsafat menyediakan metode-metode pemikiran untuk teologi. Filsafat membantu agama dalam menghadapi masalah-masalah baru. Misalnya, mengusahakan mendapat anak dengan in vitro fertilization ("bayi tabung") dapat dibenarkan bagi orang Kristen atau tidak? Padahal Kitab Suci diam seribu bahasa tentang bayi tabung. Filsafatlah, dalam hal ini etika, yang dapat merumuskan permasalahan etis sedemikian rupa sehingga agama dapat menjawabnya berdasarkan prinsip-prinsip moralitasnya sendiri.

Sebaliknya, agama dapat membantu memberi jawaban terhadap problem yang tidak dapat dijangkau dan dijawab oleh ilmu dan filsafat. Meskipun demikian, tidak juga berarti bahwa agama adalah di luar rasio, agama adalah tidak rasional. Agama bahkan mendorong agar manusia memiliki sikap hidup yang rasional: bagaimana manusia menjadi manusia yang dinamis, yang senantiasa bergerak, yang tak cepat puas dengan perolehan yang sudah ada di tangannya, untuk lebih mengerti kebenaran, untuk lebih mencintai kebaikan, dan lebih berusaha agar cinta Allah kepadanya dapat menjadi dasar cintanya kepada sesama sehingga bersama-sama manusia yang lain mampu membangun dunia ini.

Dengan cara menyadari keadaan serta kedudukan masing-masing, maka antara ilmu dan filsafat serta agama dapat terjalin hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Karena, semakin jelas pula bahwa seringkali pertanyaan, fakta atau realita yang dihadapi seseorang adalah hal yang sama, namun dapat dijawab secara berbeda sesuai dengan proporsi yang dimiliki masing-masing bidang kajian, baik itu ilmu, filsafat maupun agama. Ketiganya dapat saling menunjang dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam kehidupan.

Demikianlah pemahaman yang kita miliki sekarang mengenai terminologi "filsafat" dan kedudukannya di antara ilmu dan agama.

Aliran

Dalam perjalanannya, problem yang dihadapi oleh manusia makin kompleks, sehingga membutuhkan jawaban yang kompleks pula. Jawaban yang diberikan terhadap suatu problem tidak selalu dapat tuntas, bahkan kadang-kadang hanya sebagian kecil darinya yang terjawab dengan baik. Karena latar belakang yang berbeda-beda, baik dilihat dari manusianya maupun tantangan atau problemnya, maka berakibat juga pada beragamnya bagaimana suatu jawaban diberikan.

Oleh karena itu, suatu problem yang sama, karena dilihat dari berbagai sudut dan arah, menimbulkan jawaban yang berbeda. Timbullah bermacam-macam aliran dalam filsafat.

Manusia memegang peranan yang penting dalam munculnya aliran-aliran dalam filsafat. Pada hakikatnya, karena ia mempunyai unsur kejiwaan, yaitu cipta, rasa dan karsa, maka setiap orang dapat menghasilkan filsafatnya sendiri. Namun pada sisi yang lain, kenyataan menunjukkan bahwa hanya orang-orang tertentu yang dapat mengemukakan pendapat serta ajaran yang bernilai filsafati. Hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh kata dan susunan kalimat dalam suatu bahasa seringkali memaksa seorang filsuf untuk menyusun kalimat atau rangkaian kata baru semata-mata untuk bisa membuat representasi yang mendekati apa yang terkandung dalam pikirannya. Oleh karena filsafat merupakan hasil permenungan jiwa manusia yang terdalam, maka corak (sifat, khas) dalam tiap-tiap aliran tidak terlepas dari unsur-unsur yang menyusun manusia itu sendiri.

  1. Corak yang sesuai dengan unsur jiwa dan raga:
    Manusia terdiri atas jiwa dan raga, karenanya filsafat ada yang menintikberatkan atau mengagungkan jiwa atau memberi tempat yang tinggi kepada jiwa atau unsur-unsur dalam. Aliran yang termasuk jenis ini antara lain adalah:
    • Idealisme, yang memberi tempat tertinggi pada idea.
    • Spiritualisme, yang memberi tempat tertinggi pada jiwa.
    • Rasionalisme, yang memberi tempat tertinggi pada akal.


Sebaliknya, ada yang menempatkan unsur-unsur ragawi, unsur-unsur luar, sebagai yang tertinggi. Termasuk dalam aliran ini antara lain adalah:

    • Materialisme, yang memberi tempat tertinggi pada materi.
    • Empirisme, yang memberi tempat tertinggi pada pengalaman.
    • Sensisme, yang memberi tempat tertinggi pada panca indera.

  1. Corak yang sesuai dengan sifat individu dan sosial:
    Manusia memiliki sifat individu dan sosial, karena itu pengejawantahan dari sifat ini terlihat pula dalam corak aliran filsafat. Ada yang mengagungkan sifat individunya. Aliran yang termausk jenis ini antara lain adalah:
    • Individualisme, yang memberi tempat tertinggi pada individu.
    • Liberalisme, yang mengagungkan hak mutlak setiap individu.



Sebaliknya, ada yang mengagungkan sifat sosialnya. Termasuk dalam aliran ini adalah:

    • Altruisme, yang mengutamakan kepentingan orang lain semata-mata.
    • Sosialisme, yang mengutamakan kepentigan sosial lebih dari kepentingan individu.

Berikutnya...

  1. Corak yang menyangkut hubungan manusia dengan "Yang Mahakuasa":
    Dalam hal ini, aliran di dalam filsafat ada yang bercorak teistik, ada pula yang ateistik. Misalnya, Tomisme memberi tempat yang tinggi kepada Tuhan, sedangkan Positivisme menolak teologi.
  2. Corak perpaduan:
    Karena ada aliran kefilsafatan yang menekankan atau mengagungkan salah satu unsur, maka terjadi jurang pemisah antara keduanya. Karena ada jurang pemisah itu, timbullah usaha untuk menghubungkan kedua sisinya yaitu dengan membuat jembatan. Beberapa contoh di antaranya adalah:
    • Immanuel Kant (lahir 1724 di Koningsbergen) berusaha menjembatani antara Rasionalisme dan Empirisme.
    • G.W.F. Hegel (lahir 1770 di Stuttgart) membuat jembatan antara pendapat Fichte dengan pendapat Friedrich Yoseph Schelling.
      Sistem fichte adalah idealisme subjektif, sedang Schelling adalah idealisme objektif. Jembatan yang dibuat oleh Hegel adalah idealisme absolut. Inilah bentuk metode dialektik Hegel yaitu Tesis-Antitesis-Sintesis. Karena Sintesis pada hakikatnya adalah suatu Tesis Baru, maka dari padanya akan timbul Antitesis baru, demikian pula akan timbul Sintesis Baru, dan seterusnya.

Pada bagian kali ini, kami akan mengangkat satu aliran filsafat yang sangat berpengaruh di Barat pada abad kedua puluh, terutama setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Ialah "Eksistensialisme". Pembahasan berikut ini akan menjadi model pembahasan bagi aliran-aliran filsafat lainnya; di mana kami secara rutin akan menambahkan materi-materi baru dalam bagian ini, sehingga, mudah-mudahan, seluruh aliran filsafat, utamanya aliran-aliran yang besar, mendapat kesempatan untuk disajikan ke hadapan pembaca.



Eksistensialisme

Dalam filsafat dibedakan antara esensia dan eksistensia. Esensia membuat benda, tumbuhan, binatang dan manusia. Oleh esensia, sosok dari segala yang ada mendapatkan bentuknya. Oleh esensia, kursi menjadi kursi. Pohon mangga menjadi pohon mangga. Harimau menjadi harimau. Manusia menjadi manusia. Namun, dengan esensia saja, segala yang ada belum tentu berada. Kita dapat membayangkan kursi, pohon mangga, harimau, atau manusia. Namun, belum pasti apakah semua itu sungguh ada, sungguh tampil, sungguh hadir. Di sinilah peran eksistensia.

Eksistensia membuat yang ada dan bersosok jelas bentuknya, mampu berada, eksis. Oleh eksistensia kursi dapat berada di tempat. Pohon mangga dapat tertanam, tumbuh, berkembang. Harimau dapat hidup dan merajai hutan. Manusia dapat hidup, bekerja, berbakti, dan membentuk kelompok bersama manusia lain. Selama masih bereksistensia, segala yang ada dapat ada, hidup, tampil, hadir. Namun, ketika eksistensia meninggalkannya, segala yang ada menjadi tidak ada, tidak hidup, tidak tampil, tidak hadir. Kursi lenyap. Pohon mangga menjadi kayu mangga. Harimau menjadi bangkai. Manusia mati. Demikianlah penting peranan eksistensia. Olehnya, segalanya dapat nyata ada, hidup, tampil, dan berperan. Adapun tanpa eksistensia, segala sesuatu tidak nyata ada, apalagi hidup dan berperan. Berikutnya...

Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan eksistensia. Para pengamat eksistensialisme tidak mempersoalkan esensia dari segala yang ada. Karena memang sudah ada dan tak ada persoalan. Kursi adalah kursi. Pohon mangga adalah pohon mangga. Harimau adalah harimau. Manusia adalah manusia. Namun, mereka mempersoalkan bagaimana segala yang ada berada dan untuk apa berada. Oleh karena itu, mereka menyibukkan diri dengan pemikiran tentang eksistensia. Dengan mencari cara berada dan eksis yang sesuai, esensia pun akan ikut terpengaruhi. Dengan pengolahan eksistensia secara tepat, segala yang ada bukan hanya berada, tetapi berada dalam keadaan optima. Untuk manusia, ini berarti bahwa dia tidak sekadar berada dan eksis, tetapi berada dan eksis dalam kondisi ideal sesuai dengan kemungkinaan yang dapat dicapai. Dalam kerangka pemikiran itu, menurut kaum eksistensialis, hidup ini terbuka. Nilai hidup yang paling tinggi adalah kemerdekaan. Dengan kemerdekaan itu, keterbukaan hidup dapat ditanggapi secara baik. Segala sesuatu yang menghambat, mengurangi, atau meniadakan kemerdekaan harus dilawan. Tata tertib, peraturan, hukum harus disesuaikan atau, bila perlu, dihapus dan ditiadakan. Karena adanya tata tertib, peraturan, hukum dengan sendirinya sudah tak sesuai dengan hidup yang terbuka dan hakikat kemerdekaan. Semua itu membuat orang terlalu melihat ke belakang dan mengaburkan masa depan, sekaligus membuat praktik kemerdekaan menjadi tidak leluasa lagi.

Dalam hal etika, karena hidup ini terbuka, kaum eksistensialis memegang kemerdekaan sebagai norma. Bagi mereka, manusia mampu menjadi seoptima mungkin. Untuk menyelesaikan proyek hidup itu, kemerdekaan mutlak diperlukan. Berdasarkan dan atas norma kemerdekaan, mereka berbuat apa saja yang dianggap mendukung penyelesaian proyek hidup. Sementara itu, segala tata tertib, peraturan, hukum tidak menjadi bahan pertimbangan. Karena adanya saja sudah mengurangi kemerdekaan dan isinya menghalangi pencapaian cita-cita proyek hidup. Sebagai ganti tata-tertib, peraturan, dan hukum, mereka berpegang pada tanggung jawab pribadi. Mereka tak mempedulikan segala peraturan dan hukum, dan tidak mengambil pusing akan sanksi-sanksinya. Yang mereka pegang adalah tanggung jawab pribadi dan siap menanggung segala konsekuensi yang datang dari masyarakat, negara, atau lembaga agama. Satu-satunya hal yang diperhatikan adalah situasi. Dalam menghadapi perkara untuk menyelesaikan proyek hidup dalam situasi tertentu, pertanyaan pokok mereka adalah apa yang paling baik yang menurut pertimbangan dan tanggung jawab pribadi seharusnya dilakukan dalam situasi itu. Yang baik adalah yang baik menurut pertimbangan norma mereka, bukan berdasarkan perkaranya dan norma masyarakat, negara, atau agama.

Segi positif yang sekaligus merupakan kekuatan dan daya tarik etika eksistensialis adalah pandangan tentang hidup, sikap dalam hidup, penghargaan atas peran situasi, penglihatannya tentang masa depan. Berbeda dengan orang lain yang berpikiran bahwa hidup ini sudah selesai, yang harus diterima seperti adanya, dan tak perlu diubah, etika eksistensialis berpendapat bahwa hidup ini belum selesai, tidak harus diterima sebagai adanya, dan dapat diubah, bahkan harus diubah. Ini berlaku untuk hidup manusia sebagai pribadi, masyarakat, bangsa, dan dunia seanteronya. Dalam arti itulah hidup dimengerti sebagai proyek. Orang yang memandang hidup sebagai sudah selesai, mempunyai sikap pasrah dan "menerima", sementara kaum eksistensialis yang memahami hidup sebagai belum selesai mempunyai sikap berusaha dan berjuang. Hidup ini perlu dan harus diperbaiki. Faktor penting untuk perbaikan hidup itu adalah tanggung jawab. Setiap orang harus bertanggungjawab atas hidupnya dan dengan sungguh-sungguh berupaya untuk mengembangkannya. Bagi orang yang merasa hidup sudah jadi, situasi hidup menjadi sama saja. Tidak ada situasi penting, mendesak, atau genting. Karena hidup selalu berjalan normal. Namun, bagi kaum eksistensialis yang memahami hidup belum selesai, setiap situasi membawa akibat untuk kemajuan kehidupan. Oleh karena itu, setiap situasi perlu dikendalikan, dimanfaatkan, diarahkan sehingga menjadi keuntungan bagi kemajuan hidup. Akhirnya, bagi orang yang menerima hidup sudah sampai titik dan puncak kesempurnaannya, masa depan tidak amat berperan karena masa depan pun keadaannya akan sama saja dengan masa yang ada sekarang. Namun, bagi kaum eksistensialis yang belum puas dengan hidup yang ada dan yang merasa perlu untuk mengubahnya, masa depan merupakan faktor yang penting. Karena hanya dengan adanya masa depan itu, perbaikan hidup dimungkinkan dan pada masa depan pula hidup baik itu terwujud. Dengan demikian, gaya hidup kaum eksistensialis menjadi serius, dinamis, penuh usaha, dan optimis menuju ke masa depan. Berikutnya...

Namun, oleh pandangan-pandangan yang terkandung di dalam dirinya, segi-segi positif etika eksistensialis itu menjadi berkurang positifnya. Kelemaham-kelemahan etika eksistensialis dapat disebut beberapa. Pertama, etika eksistensialis terperosok ke dalam pendirian yang individualistis. Dengan pendirian itu, di bawah nama melaksanakan proyek hidup, bisa-bisa para pengikut aliran eksistensialis hanya mencari dan mengejar kepentingan diri. Karena yang baik ditentukan sendiri, bukan berdasarkan norma, maka yang dianggap baik bukanlah kebaikan sejati, melainkan baik menurut dan bagi diri mereka sendiri. Cara memandang kebaikan yang individualistis itu dapat merugikan sesama, masyarakat dan dunia.

Kedua, dengan mengabaikan tata tertib, peraturan, hukum, kaum eksistensialis menjadi manusia yang anti-sosial. Tidak dapat disangkal bahwa ada norma masyarakat yang sudah usang. Namun, menyatakan segala norma tak berlaku sungguh melawan akal sehat. Karena norma masyarakat merupakan hasil perjalanan pencarian yang tidak begitu saja mudah ditiadakan. Jika tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, paling sedikit masih dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan titik tolak pencarian nilai hidup lebih lanjut. Kecuali itu, sikap para penganut aliran eksistensialis yang asosial merugikan usaha perbaikan hidup dan dunia. Karena usaha itu merupakan usaha raksasa sehingga tidak dapat diselesaikan secara perorangan, melainkan harus digarap bersama seluruh masyarakat.

Ketiga, dengan mengambil sikap bebas merdeka, kaum eksistensialis memandang kemerdekaan sebagai tidak terbatas. Padahal, dalam hidup ini tidak ada kemerdekaan yang tanpa batas. Karena dalam perwujudannya selalu akan dibatasi. Pembatasan itu berasal dari si pelaksana sendiri dan masyarakat. Seberapa "hebat"-nya manusia, tidak mungkinlah dia mampu mewujudkan kemerdekaannya secara penuh. Pembatasan juga datang dari masyarakat. Selama orang hidup dakam masyarakat, pelaksanaan kemerdekaan akan selalu dibatasi oleh pelaksanaan kebebasan orang lain. Mau tidak mau, dalam hidup masyarakat orang harus mau "memberi" dan "menerima", alias berkompromi.

Keempat, kaum eksistensialis amat memperhitungkan situasi. Namun, situasi itu mudah goyah. Kelemahan ini masih diperkuat oleh sikap individualistis yang dipegang kaum eksistensialis. Bila orang bersandar pada situasi dan diri sendiri saja, pandangannya menjadi terbatas, lingkup perbuatannya dipersempit, dan pendiriannya rapuh. Begitulah, etika eksistensialis memiliki unsur-unsur kebaikan yang positif. Namun, bila tak mengurangi dan melepaskan kelemahan-kelemahannya, eksistensialisme akan melemahkan arti dan sumbangan-sumbangannya yang memang berharga.

Nama "eksistensialisme" memang hanya disenangi oleh Jean-Paul Sartre. Filsuf-filsuf lain dari aliran ini lebih senang disebut "filsuf-eksistensi". Di antara mereka adalah S. Aabye Kierkegaard (1813-1855), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Karl Jaspers (1883-1969), Martin Heidegger (1889-1976), Gabriel Marcel (1889-1973) dan M. Merleau-Ponty (1908-1961). Beberapa dari mereka nanti akan dibahas secara khusus di bagian Filsuf, Hidup dan Karyanya situs ini.

Wednesday, March 15, 2006

cantik...sexy.... ayu dan menawan

cantik ..... sexy....ayu.... ehhehehehheheh ......... boleh kan

biarkan fotoku berbicara tentangku untukmu

Saturday, February 04, 2006

Perangkap Pilkada

ADA kemajuan penting dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah (pilkada) yang akan dimulai tahun 2005: rakyat dapat memilih kepala daerahnya, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota secara langsung. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu presiden secara langsung rupanya meyakinkan DPR dan pemerintah bahwa pelaksanaan pemilu kepala daerah juga dapat diselenggarakan secara langsung. Hal ini diatur dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi 'pengganti' dari UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah yang dianggap sudah tidak berlaku.

Namun, bila diteliti lebih lanjut, aturan pilkada pada UU No 32/2004 mengandung beberapa 'perangkap' yang dapat mengurangi kualitas demokrasi yang kita harapkan dari pilkada langsung. Hal ini penting kita cermati sebelum pelaksanaan pilkada tersebut diselenggarakan secara hampir serentak pada tahun 2005 di 213 kabupaten/kota serta 11 provinsi di Indonesia.

Masalah utama penyelenggaraan pilkada langsung ialah peluang yang diberikan oleh UU No 32/2004 kepada Departemen Dalam Negeri untuk dapat mengatur penyelenggaraan pilkada. Peran ini berupa wewenang Depdagri untuk menetapkan peraturan pemerintah yang merupakan turunan teknis dari UU No 32/2004. Peran ini sebenarnya sudah dikikis habis ketika MPR pada amendemen UUD 1945 yang ketiga tahun 2001 menetapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. MPR pada saat itu ingin menegakkan prinsip dasar negara demokratis yang memisahkan rezim pemilu dengan rezim pemerintahan. Pemisahan ini ditujukan agar proses pemilu dapat dipertahankan integritasnya tanpa adanya campur tangan dari rezim pemerintahan yang merupakan pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemilu. Sebaliknya rezim pemerintahan juga harus dijaga kemandiriannya dari proses-proses pemilu sehingga proses pemerintahan tidak dimanfaatkan untuk memengaruhi hasil pemilu. Secara ekstrem hal ini ditunjukkan di India yang mengharuskan lembaga eksekutif di bawah perdana menteri untuk demisioner selama pemilu sehingga tampuk pemerintahan dipegang oleh Mahkamah Agung.

Pengalaman buruk penyelenggaraan pemilu di masa Orde Baru yang didominasi oleh Depdagri juga mendasari keputusan MPR tersebut sehingga visi yang dikedepankan adalah penyelenggaraan pemilu yang sepenuhnya mandiri dari intervensi atau campur tangan pemerintah. Hal ini diperkukuh dengan adanya aturan yang menetapkan prasyarat independen dan nonpartisan bagi anggota KPU. Namun, kembalinya peran Depdagri dalam bentuk penetapan dan penegakan peraturan pemerintah harus diwaspadai sebagai ‘pintu masuk’ bagi intervensi pemerintah nasional dalam penyelenggaraan pilkada dan proses pemerintahan di tingkat daerah.

Yang lebih buruk lagi penyelenggaraan pilkada sepenuhnya diserahkan kepada KPUD sesuai tingkatan pelaksanaan pilkada yang bertanggung jawab kepada DPRD sesuai tingkatannya. UU 32/2004 tidak menjelaskan adanya peran supervisi dan koordinasi berjenjang oleh KPU provinsi maupun KPU nasional. Padahal standar penyelenggaraan pilkada seharusnyalah ditetapkan oleh KPU secara nasional dan hanya beberapa hal khusus yang dapat ditetapkan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota untuk menyesuaikan dengan situasi lokal. Peran supervisi dan koordinasi juga diperlukan karena setiap tingkatan KPU dibentuk oleh KPU di tingkat atasannya. Jadi, hanya KPU provinsi yang dapat menindak atau memecat anggota KPU kabupaten/kota; dan hanya KPU nasional yang dapat menindak atau memecat anggota KPU provinsi bila melakukan pelanggaran pidana maupun administratif. KPU nasional sendiri berada di bawah pengawasan DPR yang membentuknya. Tanpa supervisi dan koordinasi berjenjang di bawah KPU nasional, maka setiap KPUD akan dapat menyelenggarakan pilkada secara mandiri dengan melaksanakan PP yang dikeluarkan oleh Depdagri. Standardisasi mutu penyelenggaraan akan sangat bervariasi sehingga kualitas demokrasi hasil pilkada dapat diragukan.

***

Standardisasi juga diperlukan agar pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun anggaran pilkada didasarkan pada standar yang akurat dengan prinsip efisien, bukan berdasarkan anggaran yang digelembungkan tanpa tolok ukur yang jelas.

Lebih buruk lagi, bila KPUD melakukan pelanggaran baik pidana maupun administratif, maka penegakannya akan sulit dilaksanakan karena tidak ada peran supervisi dan penegakan dari KPU tingkat atasannya. Pada pelaksanaan Pemilu 2004 yang lalu pun ketika KPU diberi wewenang penuh dalam supervisi dan koordinasi ternyata masih banyak kesulitan yang timbul dalam penegakan sanksi. Bisa dibayangkan bila peran supervisi ini justru sama sekali dihilangkan.

Tanggung jawab KPUD kepada DPRD sifatnya adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD untuk pelaksanaan pilkada sehingga DPRD tidak dapat diharapkan untuk dapat menegakkan aturan penyelenggaraan yang telah ditetapkan melalui PP. Demikian pula Panwas yang dibentuk oleh DPRD tidak dijelaskan wewenangnya dalam menegakkan aturan penyelenggaraan pilkada sehingga diragukan apakah fungsi pengawasannya dapat menjamin penegakan sanksi terhadap KPUD yang melakukan pelanggaran pidana maupun administratif. Tanggung jawab pengawasan oleh DPRD juga dapat menimbulkan masalah bila fraksi-fraksi DPRD yang juga turut mencalonkan kepala daerah memengaruhi proses penyelenggaraan pilkada. Apalagi, dalam UU No 32/2004 DPRD diberi wewenang untuk menetapkan hasil pilkada. Hal ini dapat saja membuka peluang DPRD untuk menunda atau ‘menyandera’ penetapan hasil pilkada dalam rangka memengaruhi hasil pilkada itu sendiri.

Tentu harus diakui bahwa kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu nasional tidak sepenuhnya memuaskan peserta pemilu maupun khalayak pemilih. Banyak kesalahan prinsipiil maupun teknis yang dilakukan oleh KPU di semua tingkatan dalam penyelenggaraan pemilu nasional. Namun, kelemahan ini seharusnya bisa diselesaikan dengan revisi UU pemilu dan UU pemilu presiden yang menerapkan proses penegakan sanksi yang lebih jelas terhadap KPU, serta wewenang Panwas yang lebih tegas untuk mengawasi kinerja KPU. DPR juga seharusnya memperjelas wewenangnya secara teknis untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu oleh KPU. Kesalahan yang dilakukan oleh KPU dalam penyelenggaraan nasional tidak menegasikan prinsip rezim pemilu harus dipisahkan dari rezim pemerintahan dan bahwa pemilu yang demokratis baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal harus dilaksanakan oleh suatu lembaga yang mandiri dari intervensi pemerintah.

Aturan mengenai pilkada di dalam UU No 32/2004 yang memberikan peluang bagi pemerintah nasional untuk turut campur dalam penyelenggaraan pilkada sebenarnya hanya merupakan salah satu indikasi 'resentralisasi' yang mewarnai keseluruhan UU No 32/2004 tersebut. Sebagai pengganti UU No 22/1999, UU No 32/2004 berupaya untuk sepenuhnya mengembalikan sebagian besar wewenang pemerintah nasional yang sebelumnya telah didesentralisasikan ke pemerintahan kabupaten/kota. Hal ini mengingatkan kita kembali pada UU No 5/1974 era Orde Baru tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang sangat sentralistis.

Oleh karena itu, tidak mengherankan pula bahwa semangat resentralisasi juga mewarnai penyelenggaraan pilkada melalui peran Depdagri dalam menetapkan peraturan pemerintah. Rancangan PP yang telah disampaikan oleh Depdagri menunjukkan bahwa beberapa peran yang justru harus diambil oleh KPUD, misalnya dalam pengadaan logistik pilkada, justru diserahkan kepada pemda setempat. Demikian pula beberapa aturan yang seharusnya dapat ditentukan oleh KPUD untuk menyesuaikan dengan situasi lokal, justru tetap diatur melalui PP. Jadi, semangat 'desentralisasi' dalam penyelenggaraan Pilkada yang dijadikan alasan untuk mengabaikan peran KPU nasional justru tidak ditepati oleh pemerintah.

Akhirnya, patut dipertanyakan, bagaimana komitmen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla dalam menegakkan penyelenggaraan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Bila pemerintah ingin menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip demokrasi, maka seharusnya pemerintah tidak lagi turut campur dalam penyelenggaraan pilkada, meskipun hanya dalam penetapan peraturan pemerintah. Sangat disayangkan bahwa pemerintah yang dihasilkan oleh pemilu yang dipuji masyarakat internasional sebagai demokratis, ternyata justru mengembalikan pemilu ala Orde Baru di tingkat lokal. ***

Sunday, January 29, 2006

supersemar dalam sejarah

KATA PENGANTAR

Brosur ini menghimpun peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, pengumuman-pengumuman dsb. jang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Surat Perintah Presiden/Pangi ABRI/PBR/Mandataris MPRS tanggal 11 maret 1966.

Berturut-turut dikeluarkan Perintah Harian Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 tentang Pembubaran PKI serta semua organisasi jang seazas/berlindung bernaung dibawahnja dan pernjataan PKI sebagai organisasi terlarang, disusul dengan SERUAN tanggal 14 Maret 1966 agar semua anggota pimpinan, kader-kader dan aktivis-aktivis PKI serta organisasi-organisasi massanja melaporkan diri , dan Instruksi No. 1/3/ TAHUN 1966 agar semua Pimpinan Organisasi-organisasi Politik dan Massa tidak menerima/menampung anggota-anggota ex-PKI serta organisasi-organisasi massanja.

Pada tanggal 12 Maret 1966 dikeluarkan Pengumuman No. 1 jang menegaskan isi Surat Perintah Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS tanggal 11 maret 1966 dan seruan kepada Rakjat untuk membantu Pemerintah dan ABRI, tidak bertindak sendiri-sendiri dan memelihara keamanan/ketertiban umum serta kelangsungan hidup sehari-hari. Disamping itu, diharapkan kepada segenap Pengusaha dibidang produksi, distribusi dan djasa, agar menghindarkan rakjat dari kesulitan ekonomi sehari-hari chususnja di bidang sabdang pangan (Pengumuman No. 2 tanggal 12 Maret 1966). Selandjutnja kepada Pemerintah Daerah diserukan agar memelihara kelantjaran pemerintahan, memelihara keamanan/ketertiban umum, mejelenggarakan kesedjahteraan Rakjat dan memupuk kewaspadaan Rakjat dalam rangka konfrontasi terhadap "Malaysia" (pengumuman No. 3 tanggal 13 Maret 1966). Djuga untuk seluruh apparat Pemerintah ditingkat Pusat dikeluarkan seruan jang serupa (Pengumuman No. 4 tanggal 13 Maret 1966).

Pada tanggal 18 Maret 1966 JM Menteri/PANGAD mengeluarkan Pengumuman No. 1/Peng/1966, dimana dikonstateer adanja gedjala-gedjala kegiatan massa Rakjat jang dapat memberikan kesempatan penunggangan oleh pihak nekolim sehingga perlu diambil tindakan-tindakan tegas jang dapat dipertanggung-djawabkan kepada Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS. Hari itu djuga dikeluarkan Pengumuman No. 5 tertanggal 18 Maret 1966 mengenai tindakan pengamanan terhadap lima belas orang Menteri. Berhubung dengan itu, maka untuk menghindarkan terdjadinja vacuum dalam beberapa bidang pemerintahan dikeluarkan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS No. 3 dan No. 4/3/1966 tanggal 18 Maret tentang penundjukan Menteri-menteri ad interim.

Sementara itu, dengan mengingat bahwa pendidikan adalah unsur mutlak dalam nation dan character building, maka diinstruksikan kepada pimpinan Sekolah-sekolah, Universitas-universitas dan Perguruan-perguruan Tinggi untuk mulai lagi peladjaran dan kuliah (Instruksi No 2/3/Tahun 1966 tanggal 18 Maret 1966).

Dibidang mass media (radio, televisi dan pers) dikeluarkan Surat Perintah Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS No. 8/3/1966 tanggal 16 Maret 1966, Surat Perintah Kepala Puspenad No. Prin-001/Pus.P/3/1966 tanggal 17 Maret 1966, dan Pengumuman Puspenad No. 001/Sus tanggal 18 Maret serta No. Sus/003 tanggal 23 Maret 1966.

Achirnja pada tanggal 27 Maret diumumkan susunan Kabinet Dwikora jang disempurnakan lagi jang diberi pendjelasan oleh JM Menteri/PANGAD dan Kepres No. 62/1966 tanggal 27 Maret 1966 mengenai pengangkatan Djenderal AH Nasution sebagai Wakil Panglima Besar KOGAM dengan kedudukan Menteri.

Djakarta, 28 Maret 1966

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

I. Mengingat :

1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional maupun Internasional
1.2. Perintah Harian Panglima Tertingi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

II. Menimbang : 2.1. Perlu adanja ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi.
2.2. Perlu adanja djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja

III. Memutuskan/Memerintahkan :

Kepada : LETNAN DJENDERAL SUHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi :

1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimin Besar revolusi/mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan peritah dengan Panlima-Panglima Angkatan-Angkatan lain dengan sebaik-baiknja.

3. Supaya melaporkan segala sesuatu jang bersangkuta-paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.

IV. Selesai.

Djakarta, 11 Maret 1966
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

SUKARNO

PERINTAH - HARIAN

Para Tamtama, Bintara dan Perwira TNI/Agkatan Darat chususnja serta Angkatan Bersendjata pada umumnja :

Rakjat Indonesia jang sangat saja tjintai,

1. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS Bung Karno jang kita tjintai telah memerintahkan kepada saja, untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar revolusi ;

2. Sungguh suatu tugas dan tanggung djawab jang sangat berat tetapi penuh kehormatan jang pada hakekatnja bukan sekadar bagi saja pribadi, melainkan bagi Angkatan bersendjata dan seluruh Rakjat Indonesia ;

3. Bagi Rakjat, hal ini berarti bahwa suara hati nurani Rakjat jang selama ini dituangkan dalam perdjoangan jang penuh keichlasan, kedjudjuran, heroisme dan selalu penuh tawakal kepada Tuhan Jang Maha Esa, benar-benar dilihat, didengar dan diperhatikan oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno jang sangat kita tjintai dan jang djuga merupakan bukti ketjintaan Pemimpin Besar revolusi kepada kita semua ;

4. Setiap bantuan, dukungan dan ikut-sertanja Rakjat dalam membantu saja hendaknja dilakukan dengan tertib dan tidak bertindak sendiri-sendiri; setiap gerakan dan tindakan dalam rangka bantuan terhadap tugas-tugas berat ABRI hendaknja tetap terpimpin dan terkendali, setiap keinginan dan hasrat hendaknja disalurkan dalam rangka Demokrasi terpimpin;

5. Pertjajakan tugas-tugas tersebut kepada ABRI anak kandungmu; Insja Allah ABRI akan melaksanakan Amanatmu, Amanat Penderitaan Rakjat, jaitu melaksanakan Revolusi kiri kerakjatan Indonesia, dengan tjiri-tjiri anti feodalisme, anti kapitalisme, anti Nekolim dan mewudjudkan masjarakat adil-makmur berdasarkan Pantja-Sila, masjarakat Sosialis Indonesia, jang diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa dalam taman sarinja satu Dunia Baru tanpa segala bentuk penindasan dan penghisapan;

6. ABRI tidak hendak meng-kanankan Revolusi Indonesia seperti jang dituduhkan oleh benalu-benalu dan tjetjunguk-tjetjunguk Revolusi; ABRI djuga tidak akan membiarkan Revolusi dibawa kekiri-kirian, sebab Revolusi kitang memang sudah kiri. Siapa sadja, golongan mana sadja, jang akan menjelewengkan garis Revolusi, mereka akan berhadapan dengan ABRI, dan akan ditindak oleh ABRI.

7. Para Tamtama, Bintara dan Perwira,
Marilah kita melaksanakan bersama tufas jang dipertjajakan kepadamu, dengan penuh rasa tangung-djawab demi Revolusija Rakjat, dari mana kita dilahirkan, oleh siapa kita dibesarkan, untuk siapa kita mengabdi, untuk siapa pula kita rela untuk mati.

8. Perdjalanan kita djauh, perdjoangan kita belum selesai. Badjakan semangatmu, pertebal imanmu dan pertinggi perngabdianmu kepada Rakjat. Sungguh tgas ini udjian berat bagimu dan Rakjat akan menilai pengabdianmu!

9. Dengan segala kerendahan hati, kita pandjatkan permohonan kehadirat Tuhan jang Maha Esa semoga meridhoi pengabdian kita bersama kepada Tanah Air, Bangsa dan Revolusi;

10. Sekian.

Djakarta, 12 Maret 1966
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN
BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MPRS

atas nama beliau,

SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI No. 1/3/1966

MENIMBANG :

1. Bahwa pada waktu-waktu jang achir ini makin terasa kembali aksi-aksi gelap dilakukan oleh sisa-sisa kekuatan kontra-revolusi "Gerakan 30 September"/Partai Komunis Indonesia;

2. Bahwa aksi-aksi gelap itu berupa penjebaran fitnah hasutan, desas-desus, adu-domba dan usaha penjusunan kekuatan bersendjata jang mengakibatkan terganggunja kembali keamanan Rakjat dan ketertiban;

3. Bahwa aksi-aksi gelap tsb njata-njata membahajakan djalannja Revolusi pada umumnja dan mengganggu penjelesaian tingkat Revolusi dewasa ini, chususnja penanggulangan kesulitan ekonomi dan pengganjangan projek Nekolim "Malaysia";

4. Bahwa demi tetap terkonsolidasinja persatuan dan kesatuan segenap kekuatan progresif-revolusioner Rakjat Indonesia dan demi pengamanan djalannja Revolusi Indonesia jang anti feodalisme, anti kapitalisme, anti Nekolim dan menudju terwudjudnja Masjarakat Adil-Makmur berdasarkan Pantjasila, masjarakat Sosialis Indonesia, perlu mengambil tindakan tjepat, tepat dan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia;

MEMPERHATIKAN

Hasil-hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh "Gerakan 30 September"/Partai Komunis Indonesia;

MENGINGAT

Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Mandatarais MPRS/Pemimpin Besar Revolusi tanggal 11 Maret 1966 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Dengan tetap berpegang teguh pada LIMA AZIMAT REVOLUSI INDONESIA :

Pertama :
Membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian Organisasinja dari tingkat Pusat sampai kedaerah semua Organisasi jang seazas/berlindung/bernaung dibawahnja ;

Kedua :
Menjatakan Partai Komunis Indonesia sebagai Organisasi jang terlarang diseluruh wilajah kekuasaan Negara Republik Indonesia ;

Ketiga :
Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 12 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS
MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

atas nama beliau

SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

SERUAN :

1. Menjerukan kepada semua anggota pimpinan, kader-kader dan aktivis-aktivis dari organisasi kontra revolusi Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta organisasi-organisasi massanja jang berazas/bernaung/berlindung dibawahnja untuk masing-masing melaporkan diri kepada PEPELRADA/PEPERDA dan/atau pendjabat-pendjabat jang ditundjuk olehnja, didaerah dimana Saudara-saudara berdiam, selambat-lambatnja sampai achir bulan Maret 1966.

2. Apabila djangka waktu jang telah ditetapkan tidak dipenuhi, maka jang berwadjib akan mengambil tindakan tegas.

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 14 MARET 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

atas nama beliau,

SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

No. : 1/3/TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI,

Menimbang :

bahwa demi pengamanan djalannja Revolusi Indonesia maka Organisasi-organisasi partai politik dan Organisasi-organisasi massa jang telah ada berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku, harus bersih dari oknum-oknum kontra-revolusi Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta Orgaisasi-organisasi massanja jang seazas/bernaung/berlindung dibawahnja ;

Mengingat :

1. Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi tanggal 11 Maret 1966;

2. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966;

3. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1950;

4. Penetapan Presiden No. 13 tahun 1960 jo Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960;

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : SEMUA PIMPINAN ORGANISASI-ORGANISASI PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI-ORGANISASI MASSA

Untuk :

1. Sambil menunggu ketentuan lebih landjut dari Pemerintah, untuk sementara tidak menerima/menampung anggota-anggota ex Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta Organisasi-organisasi massanja jang seazas/bernaung/berlindung di bawahnja;

2. Organisasi-organisasi jang melanggar ketentuan ini akan diambil tindakan tegas;

3. Usahakan setjepat mungkin mengikut-sertakan merela sebagai warga-negara Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam penjelesaian revolusi

4. Selesai

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 14 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/ PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

atas nama beliau,

SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/ PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/ MANDATARIS MPRS

No. : 2/3/Tahun 1966

1. Demi kelantjaran pelaksanaan Surat Perintah P.J.. Presiden/panglima Tertinggi Angatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS kepada Letnan Djenderal Soeharto Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 11 maret 1966 dan berhubung dengan telah diambilnja beberapa tindakan dalam rangka mengamankan djalannja Pemerintahan dan Revolusi Indonesia.

2. Mengingat bahwa pada hari-hari achir ini ada Sekolah-sekolah/Universitas-universitas jang mengehntikan peladjaran/kuliah untuk sementara, baik oleh karena Perintah dari jang berwadjib maupun oleh kebidjaksanaan sendiri berhubung dengan keadaan.

3. Mengingat pula bahwa pendidikan adalah bagian mutlak penting dari Nation Building & Character Building bangsa kita.

4. Dengan ini diinstruksikan/diserukan kepada semua pimpinan Sekolah-sekolah/Universitas-universitas/Perguruan-Perguruan Tinggi tsb., untuk membuka/memulai kembali peladjaran/kuliah seperti biasa.

Dengan demikian pendidikan anak-anak kita dapat dilantjarkan kembali dan mengedjar ketinggalan akibat hari-hari dihentikan peladjaran/kuliah selama ini.

5. Kepada PEPELRADA-PEPELRADA/Instansi-instansi Pemerintah setempat jang berwenang diinsruksikan untuk membantu/mengawasi terlaksananja Instruksi/Seruan ini dengan sebaik-baiknja.

6. Selesai.

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 18 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/ PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/ MANDATARIS MPRS

atas nama beliau,
SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ABRI/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

Nomor : 2/3/1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ABRI/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN
BESAR REVOLUSI

MEMBATJA :

Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi tanggal 11 Maret 1966 kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi BAB-III titik : 1 s/d 3.

MENIMBANG :

Pertimbangan Staf Angkatan Darat

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Menempatkan dalam djabatan Militer-Militer Sukarela sebagaimana tertjantum namanja masing-masing seperti daftar lampiran Surat keputusan ini.

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja, dan kepada :

1. JM. Para MENKO dan Menteri KABINET DWIKORA
2. Distribusi "A" ANGKATAN DARAT

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 14 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

atas nama beliau,

SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

No. 3/3/1966

MENIMBANG: 1. Bahwa berhubung dengan adanja tindakan pengamanan terhadap beberapa orang Menteri, maka djalannja kestabilan Pemerintahan sebagai jang dimaksud dalam Pasal 4 UUD 1945 dan djalannja Revolusi sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. tanggal 11 Maret 1966 harus terdjamin;

2. Bahwa oleh karena itu perlu untuk menundjuk Menteri Ad-Interim ;

MENGINGAT:

Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. tanggal 11 Maret 1966 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Menundjuk Letnan Djenderal TNI HIDAJAT sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi Ad-Interim disamping djabatan Menteri jang dipegangnja selama ini. Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 18 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

atas nama beliau,

SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

No. 4/3/1966

MENIMBANG:

1. bahwa berhubung dengan adanja tindakan pengamanan terhadap beberapa orang Menteri maka kestabilan djalannja pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 UUD 1945 dan djalannja Revolusi sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Perintah PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI tanggal 11 Maret 1966, harus tetap terdjamin ;

2. bahwa oleh karenanja perlu menundjuk Menteri-Menteri jang ada sebagai Menteri ad-interim ;

MENGINGAT :

Surat Perintah PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI tanggal 11 Maret 1966 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : MENUNDJUK MENTERI-MENTERI AD-INTERIM SEBAGAI BERIKUT : Presidium Kabinet :

1. Sultan Hamengkubuwono IX
2. Adam Malik
3. Dr. Roeslan Abdulgani
4. Dr H Idham Chalid
5. Dr J. Leimena

Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri :
Dirangkap oleh Menko Adam Malik

Menteri Kehakiman :
Dirangkap oleh Menteri Ketua Mahkamah Agung, Wirjono Prodjodikoro SH

Menteri Urusan Bank Sentral :
Dirangkap oleh Menko Sumarno SH

Menteri Perburuhan :
Dirangkap oleh Menteri Perkebunan Drs. Frans Seda

Menteri Pertambangan :
Dirangkap oleh Menteri Urusan Minjak dan Gas Bumi Maj. Djen. TNI Dr Ibnu Sutowo

Menteri Listerik dan Ketenagaan :
Dirangkap oleh Menko Ir Sutami

Menteri Pengairan Rakjat dan Pembangunan Masjarakat Desa :
Dirangkap oleh Menteri Pengairan Dasar Ir P.C. Harjasudirja

Menteri Transmigrasi dan Kooperasi :
Dirangkap oleh Menteri Drs A. Sukendro

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
Dirangkap oleh Menteri Wakil ketua DPRGR, Brigdjen TNI Sjarif Thajeb

Menteri/Sekdjen Front Nasional :
Dirangkap oleh Menteri Wakil Ketua DPRGR Kjai H. Achmad Sjaichu

Menteri Penerangan :
Dirangkap oleh Menteri Ds J. Rumambi

Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raja :
Dirangkap oleh Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi, Maj. Djen. TNI Basuki Rachmat

Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 18 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

atas nama beliau,

SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

PENGUMUMAN No. 1

Diumumkan, bahwa Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, dengan surat perintah tanggal 11 Maret 1966, telah memerintahkan kepada Letnan Djenderal TNI SOEHARTO, untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S.,

1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintah dan djalannja Revolusi serta mendjamin Keselamatan Pribadi dan Kewibawaan PIMPINAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI /PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S., demi untuk keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala Adjaran PEMIMPIN BESAR REVOLUSI ;

2. MegadakanKoordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-panglima Angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknja.

Maka diharapkan kepada seluruh Rakjat, hendaknja dalam kegiatan membantu Pemerintah dan Angkatan Bersendjata, untuk ;

1. Tidak bertindak sendiri-sendiri, melainkan selalu terpimpin dan terkoordinir; 2. Tteap memelihara keamanan dan ketertiban umum serta kelangsungan hidup sehari-hari.

Insja Allah, tuntutan jang mengandung ungkapan isi hati-nurani Rakjat, jang konstruktif dan tidak merugikan Revolusi, karena memang telah didengar dan diperhatikan oleh PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S./PENJAMBUNG LIDAH RAKJAT, BUNG KARNO akan ditampung sebaik-baiknja. Semoga Tuhan melindungi dan meridhoi kita sekailan, seluruh Bangsa Indonesia, dibawah Pimpinan PEMIMPIN BESAR REVOLUSI BUNG KARNO, oleh karena kita berada didjalan jang benar.

Djakarta, 12 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

atas nama beliau,

SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

PENGUMUMAN No. 3

Dalam rangka pelaksanaan Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/mandataris M.P.R.S., maka kepada Pemerintah daerah, baik ditingkat I, tingkat II, maupun Desa Pradja, dalam hal ini Sapta (Tri) Tunggal, Pantja Tunggal, Tjatur (Tri) Tunggal, supaja tetap memelihara kelantjaran pemerintahan didaerah masing-masing, terutama jag meliputi :

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum rakjat, 2. Penjelenggaraan kesedjahteraan rakjat, terutama pangan dan sandang rakjat.

Dengan tetap memupuk kewaspadaan rakjat, dalam rangka konfrontasi terhadap projek nekolim "Malaysia." Pangkal-tolak pengabdian kepada rakjat adalah penting, karena rakjat adalah tempat dari mana kita dilahirkan dan kepada siapa kita mengabdi.

Djakarta, 13 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

atas nama beliau,

SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

PENGUMUMAN No. 4

Dalam rangka pelaksanaan Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. kepada seluruh aparat pemerintahan ditingkat pusat, dibidang masing-masing supaja tetap memelihara kelantjaran pemerintahan, terutama jang meliputi :

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum rakjat,

2. Penjelenggaraan kesedjahteraan rakjat terutama pangan dan sandang rakjat.

Dengan tetap memupuk kewaspadaan rakjat, dalam rangka konfrontasi terhadap projek nekolim "Malaysia."

Pangkal-tolak pengabdian kepada rakjat adalah penting karena rakjat adalah tempat dari mana kita dilahirkan dan kepada siapa kita mengabdi.

Djakarta, 13 Maret 1966
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S

atas nama beliau,

SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

PENGUMUMAN No. 5

1. Bahwasanja kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945 (pasal 4) berada ditangan Presiden Republik Indonesia;

2. Bahwasanja berdasarkan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 Presiden Republik Indonesia Bung Karno adalah Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS;

3. Bahwasanja Menteri-menteri menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah semata-mata hanja pembantu belaka daripada Presiden, dan tiak merupakan bentuk kolektif Pemerintahan, jang Pemerintahan itu berdasarkan pasal 4 Undang-undang Dasar 1945 adalah hanja berada ditangan Presiden;

4. Bahwasanja diantara Menteri-menteri jang kini sedang mendjabat, ada jang merupakan sasaran tuntutan Rakjat, karena penglihatan Rakjat mengenai adanja indikasi tersangkutnja dalam rangkaian kedjadian "Gerakan 30 September" atau setidak-tidaknja diragu-ragukan akan iktikad-baiknja dalam membantu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS;

5. Bahwasanja "Gerakan 30 September", baik berdasarkan pernjataan dalam Keputusan Presiden No. 370 tahun 1965, maupun berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan dan Putusan mahkamah Militer Luar Biasa serta penilaian Rakjat sendiri, adalah merupakan petualangan kontra-revolusi;

6. Bahwasanja tuntutan Rakjat kepada Menteri-menteri itu harus dihindarkan dari kemungkinan penunggangan oleh kaum kontra-revolusi, gerilja-politik antek-antek "Gerakan 30 September" dan Nekolim;

7. Bahwasanja oleh karena itu, tuntutan Rakjat jang diarahkan kepada Menteri-menteri jang bersangkutan perlu disalurkan dan harus dibatasi dalam proporsi jang sebenarnja dan seharusnja, untuk tidak dikaitkan dengan kedudukan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, utnuk pengamanan penjelenggaraan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945, jang berada ditangan Presiden, kedudukan Menteri-menteri jang mendjadi sasaran tuntutan Rakjat tadi harus dipisahkan pengkaitannja dari kedudukan Presiden.

Maka demi pengamanan penjelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 berhubungan dengan pasal 17, serta untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan, kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, terdjaminnja keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi, maka Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, dengan kesungguhan hati dan panggilan rasa tanggung-djawabnja harus menampung suara hati-nurani Rakjat jang dikemukakan dengan serta-merta dan djuga diadjukan setjara tertulis jang hakekatnja mentjerminkan permufakatan pendapat, telah terpaksa harus melakukan tindakan pengamanan, dengan maksud agar supaja Menteri-menteri jang dimaksud djustru djangan sampai mendjadi korban sasaran kemarahan Rakjat jang tidak terkendali dan djangan pula tuntutan hati Rakjat itu terlepas daripada iktikad-baiknja.

Tindakan pengamanan itu dilakukan terhadap :

  1. Dr Soebandrio;
  2. Dr Chairul Saleh;
  3. Ir Setiadi Reksoprodjo;
  4. Sumardjo
  5. Oei Tjoe Tat, S.H.;
  6. Ir Surachman;
  7. Jusuf Muda Dalam;
  8. Armunanti;
  9. Sutomo Martopradoto;
  10. Astrawinata, S.H.;
  11. Maj. Djen. TNI Achmadi;
  12. Drs Mohd. Achadi;
  13. Let. Kol. Inf. Imam Sjafi-ie;
  14. J. Tumakaka;
  15. Maj. Djen. TNI Dr Sumarno.

Demikian tindakan jang telah diambil dan dipertanggungan-djawabnja kepada Rakjat. Hendaknja Rakjat mengetahui, memahami dan tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri.

Djakarta, 18 Maret 1966
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDA- TARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

atas nama beliau,

SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

P E N G U M U M U M A N

No. : 1/Peng/1966

Menteri/Panglima Angkatan Darat, mengkonstatir adanja gedjala-gedjala kegiatan massa rakjat, jang dapat memberikan kesempatan penunggangan oleh fihak Nekolim, hingga karenanja dapat membahajakan keamanan dan ketertiban umum, - pun pula dapat membahajakan djalannja Revolusi dan kepemimpinan Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno.

Dalam hubungannja dengan gedjala-gedjala itu, harus pula ditjegah tindakan-tindakan pasukan jang tidak terkendalikan.

Maka, berdasarkan Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/mandataris MPRS, tertanggal 11 Maret 1966, perlu segera mengambil tindakan-tindakan tegas, jang dapat dipertanggung-djawabkan kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpi Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

Djakarta, 18 Maret 1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT,

SOEHARTO

SURAT -PERINTAH Nomor : 8/3/1966

PRESIDEN/PANGLIMATERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/ MANDATARIS MPRS

DASAR :

Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. tanggal 11 Maret 1966.

MENIMBANG :

Bahwa perlu adanja penertiban dalam soal-soal mass-media baik jang bersifat lokal maupun nasional.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA :

1. BRIGDJEN TNI IBNUSUBROTO KA PUSPEN AD.
2. PAPELRADA-DJAJA
3. DIREKTUR PERHUBUNGAN AD.
4. KOLONEL HARSONO DEP. PENERANGAN R.I.

UNTUK :

1. Mengkoordinir dan menertibkan soal-soal mass-media, untuk ini Radio, T.V. dan Pers.
2. Tersebut No. ad 1 diatas (BRIGDJEN TNI IBNUSUBROTO) ditundjuk sebagai Koordinator.
3. Melaksanakan Perintah ini dengan penuh rasa tanggung-djawab, dan melaporkan hasilnja setelah selesai dikerdjakan.
4. Perintah ini berlaku sedjak dikeluarkan.
5. Selesai.

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 16 maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

atas nama beliau,

SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

SURAT-PERINTAH Np. : PRIN-001/PUS.P/3/1966

KEPALA PUSAT PENERANGAN ANGKATAN DARAT

selaku

KOORDINATOR/PENERTIB MASS-MEDIA

DASAR : 1. Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/mandataris MPRS tanggal 11 Maret 1966 2. Surat Perintah MEN/PANGAD Let. Djen. Suharto atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, No. : 8/3/1966 tanggal 16 Maret 1966.

PERTIMBANGAN :
Perlu melaksanakan Surat Perintah tersebut diatas.

MEMERINTAHKAN

KEPADA :

1. DIREKTUR DJENDERAL R.R.I. PUSAT
2. DIREKTUR T.V.R.I.

UNTUK : I. Hanja menjiarkan segala siaran-siaran kata dalam bidang politik, ekonomi dan militer jang telah mendapat persetudjuan dari Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat selaku Koordinator/Penertib Mass-Media.

II. Segala sesuatunja mengenai pemberitaan/pekabaran/siaran dilaorkan setjara periodiek kepada Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat selaku Koordinator/Penertib Mass-Media.

III. Perintah ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

IV. Selesai.

Dikeluarkan di : DJAKARTA
Pada-tanggal : 17-3-1966
Pada - djam : 18.00

KEPALA PUSAT PENERANAN ANGKATAN DARAT
selaku,
KOORDINATOR/PENERTIB MASS-MEDIA

IBNUSUBROTO
BRIGADIR DJENDERAL TNI

Nomor : 001/SUS Tanggal : 18 Maret 1966

PUSAT PENERANGAN ANGKATAN DARAT MENGUMUMKAN SEBAGAI BERIKUT :

Berdasarkan surat perintah Menteri/Panglima Angkatan darat Letnan Djenderal Soeharto atas nama Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi nomor 8/3/1966, tertanggal 16 Maret 1966, maka sedjak dikeluarkannja perintah tersebut, soal-soal mass-media dalam berita RRI-TV, TVRI dan Pers berada dalam asuhan, koordinasi dan pengawasan Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat Brigadir Djenderal Ibnusubroto selaku koordinator/penertib mass-media.

DEMIKIAN PUSAT PENERANGAN ANGKATAN DARAT.
PIDATO PENDJELASAN WAPERDAM A.I./MEN-PANGAD
LETNAN DJENDERAL SUHARTO, DISIARKAN MELALUI
R.R.I. PADA TANGGAL 27 MARET 1966

Saudara-saudara sebangsa dan setanah-air,
Sedjak dikeluarkannja Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS tanggal 11 Maret 1966 jang lalu kepada kami, jang pada pokoknja berisi Perintah untuk mengambil segala tindakan jang perlu guna mengamankan djalannja Revolusi, maka kebidjaksanaan itu mendapat sambutan jang luar biasa dari Rakjat dan sangat melegakan hati. Kami kemudian segera mengambil langkah-langkah jang perlu demi pengamanan djalannja revolusi, berdasarkan garis adil dan benar daripada Tri Tuntutan Rakjat berdasarkan garis Revolusi adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno jang melandaskan diri pada kekuatan Rakjat, dan mengabdikan diri kepada tuntutan hati-nurani Rakjat. Dalam amanat 17 Agustus 1965 "Tahun Berdikari", Bung Karno telah memperingatkan : "Kesalahan kaum imperialis dan kaum reaksioner adalah meremehkan kekuatan rakjat djelata". Tntutan rakjat djelata harus mendjadi pedoman tindakan kita seperti jang sudah ditegaskan oleh PBR Bung Karno dalam Deklarasi Ekonomi : "Sesuai dengan pertumbuhan kesadaran sosial dan kesadaran ekonomi Rakjat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakjat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan". Dengan segala kesungguhan hati dan penuh rasa tanggung-djawab, kami, dengan dukungan Rakjat, telah membubarkan Partai Komunis Indonesia dan mengambil tindakan kepada sedjumlah Menteri dan pedjabat-pedjabat lain, jang tjukup ada indikasi hubungannja dengan PKI/Gestapu, mereka jang diragu-ragukan iktikad-baiknja dalam membantu Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno dan mereka jang telah setjara a-moral dan a-sosial hidup bermewah-mewah diatas beban pundak Rakjat jang dideritakan karenanja.

Saudara-saudara, ABRI menjadari bahwa tindakan jang telah diambil itu baru merupakan pelaksanaan sebagian dari Tri Tuntutan Rakjat. Dan ABRI menjadari pula sepenuhnja bahwa Rakjat ini sedang dengan harap-harap tjemas memperhatikan, apakah suara hatinja untuk perbaikan kehidupan sosial-ekonomi akan dapat dipenuhi. Salah satu alat untuk melaksanakan perbaikan kehidupan sosial-ekonomi itu adalah pembentukan Kabinet Baru, jang dipertjajakan oleh Rakjat dan mampu melaksanakan segala programnja.

Dengan penuh perhatian dan tetap berpegang teguh pada Amanat Rakjat, baik jang disalurkan melalui wakil-wakilnja dalam MPRS, DPR-GR, Front Nasional, maupun pernjataan-pernjataan langsung jang mereka berikan melalui Ormas/Orpol/Organisasi-organisasi lain, maka ABRI berkesimpulan bahwa Kabinet jang baru ini haruslah :

1. Mengenai struktur Kabinet : Sederhana, riil/rasionil, mudah dikendalikan, tidak bersimpang-siur, tegas tugas masing-masing Menteri, effisien dan efektif dan mampu melaksanakan programnja.

2. Mengenai menteri-menteri : Djudjur, tjakap, kompak, dipertjaja oleh Rakjat karena membela Rakjat, revolusioner, pantja Sila sedjati dan bukan antek-antek PKI/Gestapu atau petualang plintat-plintut dlsb.

3. Mengenai program Kabinet : Mampu mengusahakan dan mewudjudkan dalam waktu singkat kesedjahteraan Rakjat, terutama sandang-pangan, berani mengganjang segala bentuk kontra-revolusi dan penjelewengan; serta sedjauh kemampuan dan keuatan tetap meneruskan konfrontasi terhadap :Malaysia"/Nekolim dan menjelenggarakan Conefo.

Rakjat emoh pemimpin-pemimpin gadungan. Biar nasib mereka akan ditentukan oleh prosesnja hukum revolusi dan pengadilan revolusi.

Saudara-saudara jang kami tjintai, hanja Kabinet jang demikian itu akan mendapatkan dukungan dan bantuan Rakjat dan mampu membawa Revolusi kita kearah mertjusuar dunia, sebab dasar dan tudjuan revolusi kita memang bersemajam dalam hati-nurani ummat. Manusia. Kita pasti mendjadi bangsa jang besar, karena kita berkepribadian berani melihat kenjataan dan berani berdiri diatas kaki sediri.

Rakjat perlu menjadari, bahwa memperdjuangkan prinsip-prisnip diatas adalah merupakan pula satu perdjuangan tersendiri. Dan susunan Kabinet jang baru dapat ditjapai sekarang ini adalah tahap pertama dan maksimal jang dapat kita tjapai hingga dewasa ini, tetapi hendaknja merupakan tahap dari suatu rangkaian tahap kemenangan perdjuangan jang akan datang. Meskipun demikian, dalam kemungkinan belum kesempurnaannja menurut tanggapan penglihatan Rakjat, semoga Kabinet ini dalam mengemban Amanat Penderitaan Rakjat selalu membuka kontrol dan support sosial jang diiringi dengan rasa tanggung-djawab Rakjat karena memang Rakjat bersama-sama berada dalam perdjuangan kita. Demokrasi tanpa pimpinan berarti anarchi, sebaliknya Pimpinan tanpa Demokrasi berarti Diktator. Lembaga-lembaga Demokrasi kita, MPRS dan DPR-GR hendaknja benar-benar merupakan tersalurnja dan terudjudnja keinginan Rakjat, agar rakjat tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Djiwa Demokrasi menurut Undang-undang dasar 1945 adalah a-priori persatuan, musjawarah untuk ufakat dengan hikmah kebidjaksanaan dan samasekali bukan siasat-siasatan untuk kepentingan golongan atau ambisi pribadi.

Saudara-saudara jang kami hormati,
Dengan rasa tanggung-djawab jang demikian itu hendaknja Rakjat dalam melakukan penjorotan, memberikan kesempatan bekerdja kepada Kabinet ini. Dalam hubungan itu, ABRI, anak kandung Rakjat pasti selalu dipihak Rakjat.

Perdjoangan kita masih djauh. Meskipun demikian, fadjar harapan kemenangan sudah mulai nampak.

Semoga Tuhan meridhoi dan melindungi perdjuangan kita bersama. Sekian dan terimakasih.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 62 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : 1. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mensukseskan pelaksanaan Dwikora, chususnja pengganjangan projek NEKOLIM "Malaysia" sesuai dengan situasi dan tingakt revolusi dewasa ini, perlu segera mengangkat Wakil Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia (Wapangsar KOGAM);

2. bahwa agar supaja Wakil Panglima Besar Komando Ganjang malaysia tersebut diatas dapat menunaikan tugas kewadjibannja seefektif mungkin, perlu memberikan kedudukan Menteri kepadanja ;

MENGINGAT : 1. Pasal 4 ajat 1 dan pasal 10 Undang-undang Dasar tahun 1945;
2. Keputusan Presiden No. 40 tahun 1966;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERTAMA : Terhitung mulai pada tanggal keputusan ini ditetapkan, mengangkat DJENDERAL TNI Dr ABDUL HARIS NASUTION sebagai Wakil Panglima Besar Komando Ganjang malaysia (Wapangsar KOGAM), dengan diberikan kedudukan sebagai Menteri;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan; dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Maret 1966
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

PENGUMUMAN KEPALA PUSPENAD

No. Sus/006/28-3-1966

Kepala Pusat Penerangan Angkaatn darat, Brigadir Djenderal TNI Ibnusubroto mengumumkan sbb;

I. Salah satu tugas jang dibebankan kepada Letnan Djenderal TNI Soeharto, Menteri/Panglima Angkatan Darat, seperti tertjantum dalam Surat Perintah Presiden/Pangti/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS tanggal 11 Maret 1966, adalah mendjamin keselamatan Pribadi Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, Bung Karno

II. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Men/Pangad Letnan Djenderal TNI Soeharto telah mengadakan musjawarah dengan Panglima-panglima Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian, janga pada tanggal 22 Maret 1966 telah menghasilkan mengeluarkan suatu Keputusan bersama No. 6/3/1966 dari keempat Menteri Panglima Angkatan, jang masing-masing ditanda-tangani oleh Men/Pangad Letnan Djenderal TNI Soeharto, Men/Pangal Laksamana Muda Laut Moeljadi, men/Pangau care-taker Komodor Udara Roesmin Nurjadin dan Men/Pangak Komisaris Djenderal Sutjipto Judodihardjo.

III. Dalam keputusan bersama tersebut keempat Menteri Panglima Angakatn berpendapat, bahwa tugas mendjamin keselamatan Pribadi Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS jang kini dibebankan kepada Kesatuan Chusus/Resimen Tjakrabirawa, sementara sambil menunggu tersusunnja Kesatuan pengawalan jang baru, perlu diserahkan kepada Angkatan Darat. Djuga keempat Menteri Panglima Angkatan bersepakat untuk menarik kembali semua anggauta Angkatan jang ditugaskan dalam resimen Tjakrabirawa setelah Angkatan darat menjatakan siap untuk melaksanakan tugas mendjamin keselamatan tersebut diatas.

Selandjutnya Menteri-menteri Panglima Angkatan Laut, Udara dan kepolisian telah bersepakat untuk dengan sepenuh hati membantu Angkatan Darat dalam pelaksanaan tugas pengamanan ini.

IV. Sebagai realisasi daripada Keputusan bersama keempat Menteri Panglima Angkatan itu, maka pada hari Senen pagi pada tanggal 28 Maret 1966 bertempat di lapangan appel Markas Besar Direktorat Polisi Militer, Djl. Merdeka Timur Djakarta, telah dilakukan serah-terima tugas mendjamin keselamatan Pribadi Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/MandatarisMPRS beserta keluarganja, dari Brigadir Djenderal TNI Moh. Sabur kepada Brigadir Djenderal TNI Soedirgo, Direktur Polisi Militer (DIRPOM).

V. Sebagai pelaksana dari tugas pengamanan tersebut, Dirpom telah menugaskan Bataljon Para Polisi Militer dengan Komandannja Letnan Kolonel CPM NORMAN SASONO.

VI. Karena tugas mendjamin keselamatan Pribadi Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/mandataris MPRS adalah kewadjiban dari seluruh Rakjat Indonesia jang progresif-revolusioner, maka TNI/Angkatan darat berkejakinan, bahwa dalam melaksanakan tugas mendjamin keselamatan inipun pasti mendapat dukungan dan bantuan sepenuhnja dari segenap lapisan dan golongan masjarakat jang progresif-revolusioner.

SALINAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ABRI/MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI
NOMER : No. 2/3/1966

No.

Nama

Pangkat

Korps

Nrp

Djabatan lama

Djabatan baru

Terhitung mulai tgl.

Keterangan

1.

Djuhartono

Brigdjen

TNI

14351

Pemb. JM Menteri Sekdjen Front Nasional.

Pati dpb pada Men/Pangad

14-3-1966


2.

Djamin Gintings

Majdjen

TNI

12336

Ir Djen AD

Irdjen AD merangkap Pembantu JM Menteri Sekdjen Front Nasional

14-3-1966

Mendjabat semua tugas dan tanggungdjawab Brigdjen Djuhartono

Dikeluarkan di : DJAKARTA

Pada tanggal : 14 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA/

MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

atas nama beliau,

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL TNI