Sunday, April 16, 2006

BERTANYA TENTANG BANGSA

SEBUAH REFLEKSI ATAS WACANA INTEGRASI INDONESIA

Oleh: Wiratmadinata
Oleh : Wiratmadinata (Jurnalis, Aktivis HAM, Seniman
sekarang Deputi Direktur Forum LSM Aceh)

Marilah kita bertanya; mengapa kita berbangsa dan bernegara? Mengapa bangsa-bangsa dan negara-negara lahir, lalu tumbuh? Ada yang bisa terus bertahan dan sebagian yang lainnya hancur. Ada yang masih berproses dan bergelut dalam dinamika nasionalisme versus indigeneousity, mulai dari Aceh, Filipina, Irlandia, Quebec, Asia Tengah, Afrika dan berbagai belahan dunia lainnya. Ternyata, wacana tentang bangsa, nasionalisme, juga persatuan dan kesatuan senantiasa bergerak dalam wilayah tesis, hipotesis dan antitesis yang tak pernah selesai.

Persatuan bangsa-bangsa dalam wadah Amerika Serikat hingga kini telah bertahan hampir tiga ratus tahun lamanya. Tapi persatuan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tengah dan Rusia yang pernah berupaya menjadi bangsa besar dalam wadah Uni Soviet, hancur berkeping-keping di awal tahun 90-an, dalam umur yang tak sampai seratus tahun. Saat ini, bangsa-bangsa Eropa sedang dalam proses menjadi Eropa Raya dalam wadah Uni Eropa. Di tempat lain, bangsa-bangsa Asia Tenggara mencoba merekonstruksi dirinya dalam wadah yang disebut ASEAN, dan demikian juga di berbagai kawasan regional lainnya.

Ditengah kecenderungan untuk terus membentuk diri semakin besar itu, John Naisbit dalam bukunya yang terbit di awal 90-an, Global Paradox, mengingatkan kepada kita bahwa pada saatnya bangsa-bangsa, dan negara-negara akan berada dalam satu sistim baru bernama globalisasi. Tesis yang paling penting dari Naisbit adalah; semakin global dunia maka akan semakin lokalistik pula manusianya. Semakin global dunia maka manusia akan cenderung mencari kembali jati dirinya yang asli. Kulturnya yang sejati, mulai dari bahasanya, tradisinya, silsilahnya dan moralitas-moralitasnya. Dalam gerakan kebudayaan, kondisi ini mendorong lahirnya aliran pemikiran post-modernisme dan dekonstruksi.

Apa yang dikatakan Naisbit, sebenarnya tidak jauh dari filosofi pertanyaan, untuk apa kita berbangsa dan bernegara, pada suatu masa di mana setiap individu telah menjadi bagian dari dunia global. Secara tidak langsung ia menanyakan, bagaimanakah sebuah negara dan bangsa menempatkan dirinya dalam konteks global. Dimanakah relevansi kelompok-kelompok atau entitas, bangsa-bangsa, suku-suku, negara-negara dan komuntas lainnya di atas bumi dalam dunia global. Kalau lebih dipersempit, apakah makna nasionalisme, persatuan suku-bangsa dalam konteks jaman modern ini?

Menjadi atau tidak menjadi Indonesia

Untuk itu, marilah kita kembali ke Indonesia, dan masuk lagi lebih dalam ke Aceh, yang kini bernama resmi Nanggroe Aceh Darussalam. Merujuk pada pertanyaan di atas. Untuk apakah, suku-suku bangsa yang ada di wilayah Nusantara, mulai dari Aceh hingga Papua membentuk diri menjadi sebuah bangsa bernama Indonesia, dan membentuk negara bernama Republik Indonesia. Siapakah yang menentukan bahwa Indonesia itu adalah Aceh, Batak, Minang, Betawi, Jawa, Bugis, Ambon, Papua dan seterusnya….? Siapakah yang menentukan bahwa wilayah Indonesia itu adalah dari Sabang sampai Merauke, dan seterusnya…?

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) seorang pemikir negara abad 17 mencoba menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan di atas dalam suatu formulasi pembentukan negara dalam konsepnya yang terkenal, Kontrak Sosial (Du Contract social ou principes du droit politique) yang di buat pada 1762. Rousseau milihat hubungan individu dengan negara haruslah didasari pada sebuah kesepakatan untuk bernegara sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan bersama.

Dalam uraiannya, Rousseau menekankan pentingnya istilah volente generale (kehendak umum) yang merupakan cikal bakal lahirnya masyarakat sipil. Sebuah negara haruslah didasarkan pada kesepakatan umum yang jika dilanggar akan mengakibatkan ketidakadilan. Konsep ketidakadilan, dengan sendirinya membubarkan kesepakatan umum dan juga kontrak sosial. Gagasan Rousseau tentang kohendak umum sebagai dasar terbentuknya negara juga didukung oleh Emmanuel Kant pemikir Inggris abad 17 (1725-1804).

Artinya kesepakatan umum dan kontrak sosial merupakan dasar yang diambil bersama oleh orang-orang Aceh, Batak, Minang, Betawi, Jawa, Bugis, Ambon, Papua dan seterusnya itu yang menentukan mereka menjadi Indonesia atau bukan. Kontrak sosial dan volente generale itulah yang seharusnya menentukan kesepakatan “hidup bersama” itu, baik secara bentuk, maupun model. Misalnya saja, pada waktu Indonesia masih bernama Republik Indonesia Serikat, pada saat itu kebanyakan wilayah suku-bangsa tidak disebut propinsi, tetapi disebut sebagai “negara” bagian, jadi Indonesia waktu itu bersepakat menjadi kumpulan negara-negara dari berbagai suku bangsa, dan kemudian berubah lagi menjadi propinsi-propinsi di sebuah negara bernama Indonesia. Sejarah ini, mengajarkan kepada kita betapa relatifnya kesepakatan itu.

Konsekuensinya, berakhirnya kesepakatan, atau terlanggarnya kontrak sosial akan berakibat pada lahirnya ketidakadilan, dan ketidakadilan akan menjadi faktor penting terhadap terjadinya apa yang disebut dengan dis-integrasi. Dengan kata lain, integrasi dimulai dari kontrak sosial dan kesepakatan bersama, sementara dis-integrasi dimulai dari saat dilanggarnya kontrak sosial dan kehendak hidup bersama itu. Artinya kontrak sosial juga bersifat terbuka dan relatif. Dia dengan sendirinya akan kehilangan legitimasi, apabila kehendak bersama yang telah disepakati, secara sadar atau tidak, secara rela atau terpaksa memang sudah tidak ada lagi.

Lalu apakah sebenarnya yang menjadi inti kehendak bersama dalam suatu negara yang menjadi tujuan dan sekaligus muatan kontrak sosial yang harus dijadikan jaminan bakal diwujudkannya keadilan? Ada banyak teori negara yang bisa menjelaskan ini, tetapi setidaknya hal itu bisa dilihat dari konsep yang diajukan Rousseau, bahwa kehendak umum atau kehendak bersama bertalian dengan prinsip-prinsip yang merupakan dasar kehidupan demokratis, yaitu;

- Rakyat adalah berdaulat; yakni merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Karena prinsip ini, demokrasi berarti bahwa rakyat memerintah dirinya sendiri. Rakyat adalah sekaligus atasan dan bawahan (Prinsip-prinsip demokrasi).

- Dalam negara tiap-tiap orang harus dihormati menurut martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu hak untuk bereksistensi setiap orang harus dijamin. Kepada orang jahat pun hak ini harus diberikan. (Hak Asasi Manusia)

- Tiap-tiap warganegara berhak untuk ikut membangun hidup bersama dalam negara, yaitu mempunyai hak publik. Semua usaha untuk mengucilkan seorang atau sekelompok orang dari kehidupan masyarakat harus ditolak. Hak-hak publik manusia hanya dapat dihilangkan, apabila norma-norma kehidupan masyarakat dilanggar olehnya. (Jaminan Hukum dan Ekonomi).

Konsep ini menjelaskan kepada kita, bahwa selain soal keadilan, hilangnya prinsip-prinsip demokrasi dalam sebuah negara, juga bakal menjadi ancaman bagi integrasi sebuah bangsa atau negara. Demikian juga soal-soal yang berhubungan dengan jaminan hak-hak asasi manusia serta jaminan atas kehidupan ekonomi dan jaminan hukum yang adil dan tidak memihak. Dari sini juga jelas bahwa kontrak sosial mensyaratkan adanya jaminan HAM, jaminan hukum, jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta berjalannya prinsip-prinsip demokrasi. Secara umum, kesepakatan membentuk negara bertumpu pada prinsip-prinsip, keadilan, kesejahteraan, perdamaian dan kebersamaan.

Hal ini bisa dilihat dari konsep yang ditawarkan Christian Wolff (1679-1754), bahwa kebutuhan individu terhadap negara lebih ditentukan oleh faktor-faktor;

1. Supaya hal-hal yang diperlukan untuk suatu hidup bahagia (vitae sufficientia) diperoleh; yakni, melalui produksi barang dan jasa.

2. Supaya ketenteraman dalam hidup bersama (tranquilitas civitatis) bisa diwujudkan.

3. Supaya keamanan dan kedamaian dalam negara (securitas) bisa dipertahankan.

Kesimpulannya, negara dibutuhkan untuk menjamin suatu hidup bahagia, tenteram dan damai. Hidup semacam ini, oleh Wolff disamakan dengan makna kesejahteraan umum. Artinya, selain keadilan, jaminan hukum, jaminan HAM, kesejahteraan sosial ekonomi dan lain-lain, harus disempurnakan dengan adanya ketenangan, kebahagiaan dan jaminan atas semua itu.

Pertanyaannya; apakah muatan kontrak sosial Aceh-Indonesia, atau Papua-Indonesia, Jawa-Indonesia, Batak-Indonesia dan seterusnya itu, telah setidaknya memenuhi konsep-konsep dasar yang dibutuhkan bagi adanya suatu kesepatakan bersama itu? Atau adakah prinsip-prinsip dasar dari kontrak sosial seperti tersebut di atas telah dilanggar atau tidak, telah dipenuhi atau tidak? Lalu, adakah jaminan atas semua itu telah dimiliki dalam pelaksanaan bernegara. Jawaban atas semua itulah yang akan menentukan nilai dan masa depan dari sebuah harapan integrasi yang utuh. Sebuah integrasi yang tidak datang dari kekuasaan senjata atau rezim, tetapi integrasi yang lahir dari kesadaran bersama, kebutuhan bersama, cita-cita yang sama, dan kepentingan yang sama.

Lalu dimanakah posisi rakyat sebenarnya? Dewasa ini peran langsung rakyat banyak dilakukan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam bahasa asing disebut NGO (Non Governmental Organization). NGO dianggap sebagai model yang jauh lebih kecil dari deviasi atau polarisasi mandat rakyat. Dibanding lembaga semacam partai politik, NGO atau LSM adalah representasi kelompok masyarakat yang ingin menegaskan kedaulatannya sebagai kumpulan individu. LSM adalah simpul-simpul kesadaran dari masyarakat untuk tidak hanya menyerahkan nasibnya pada kontrak yang secara kodrati tidak selalu bisa dipenuhi oleh negara. Sejarah keberdayaan masyarakat dan perannya dalam perubahan sosial, integrasi dan dis-integrasi bangsa dapat pula dilihat dari fenomena Revolusi Perancis, abad-17, yang diikuti dengan rennaisance. Substansi dari revolusi ini adalah: egalite (non-diskriminasi), liberte (kebebasan berpendapat) und fraternite (solidaritas sosial).

John Locke (1632-1704) dengan sangat ekstrim mengatakan, kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan pemerintah negara untuk membentuk undang-undang. Tetapi tujuannya sebenarnya adalah untuk menegaskan bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat melalui volente general yang banyak diartikan sebagai pemilihan umum. Tetapi kita tidak bisa lupa, titik jenuh dari proses ini akan kembali pada gerakan rakyat, artinya fungsi legislatif pun akan segera berakhir dan kembali kepada pemiliknya semula, yaitu rakyat, apabila tidak bisa menjalankan kontrak sosial secara konsisten. Disanalah peran LSM, yakni memastikan bahwa rakyat memiliki kedaulatannya lewat peran-peran sosial politik yang dilakukannya.

Kesimpulan

Dengan demikian, integrasi atau disintegrasi sebenarnya ditentukan oleh proses timbal balik, pola hubungan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dengan negara yang diberi mandat melaksanakan kedaulatan. Sayangnya, sudut pandang yang dikembangkan pemerintah selama ini selalu menempatkan sikap “kritis” dan “cerdas” dari rakyat, terutama LSM sebagai oposan pemerintah. Sementara dalam proses pemerintahan, rakyat hanya ditempatkan sebagai objek yang harus selalu menerima “tafsir kebenaran” tunggal dari negara. Akibatnya, struktur negara bersifat dominan dan mengabaikan substansi dari pertanyaan “Untuk apa kita bernegara?”

Ringkasan:

1. Konstruksi filosofis negara adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat melalui “kontrak sosial” yang diwujudkan dalam pemilihan umum atau volente generale.

2. Kontrak sosial akan berakhir, apabila isi dari kesepakatan bersama yang berintikan pada asas keadilan, perdamaian dan kesejahteraan tidak bisa dilaksanakan oleh negara.

3. Integrasi atau dis-integrasi sangat ditentukan oleh kemampuan negara menjaga isi kontrak sosial dan kesepakatan bersama.

4. Kesepakatan bersama untuk hidup bernegara tidak bisa datang dari kekuasaan, tetapi dari kesadaran rakyat yang berharap akan keadilan, kesejahteraan dan perdamaian.

5. Kontrak sosial harus selalu diidentifikasi kembali secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

6. Rakyat, LSM atau lembaga apapun tidak akan mampu melakukan dis-integrasi bangsa. Yang mampu melakukan disintegrasi adalah ketidakadilan, diskriminasi, kemiskinan, dan penindasan, karena disanalah substansi masalahnya.

7. Program-program dengan tujuan mempertahankan integrasi bangsa akan gagal, apabila platformnya tidak sejalan dengan prinsip penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM).

8. Integrasi bangsa tidak bisa dibangun melalui dogma, doktrin apalagi penindasan, melainkan lewat proses-proses partisipasi publik, negosiasi dan rekonstruksi kontrak sosial, sesuai kebutuhan jaman, dan redefinisi kesepakatan bersama atau volente generale agar relevansi “hidup bersama” itu selalu segar dan up-to date.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home